Jokowi Bantah Rencana Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya wacana pembatasan BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

Wacana untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi, sambung Kepala Negara, hingga kini belum masuk ke rapat kabinet.

"Tidak, tidak, belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ucap Jokowi dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7).

Baca Juga: Menteri ESDM Angkat Bicara Soal Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada HUT Kemerdekaan RI ke-79 mendatang.

"Tidak, tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum ini kok, kalian kok nanya buru-buru amat," ucapnya saat menjumpai awak media, Jumat (12/7) lalu.

Eks-Duta Besar RI untuk Jepang itu menambahkan saat ini pemerintah tengah mempertajam data terlebih dahulu untuk penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Adapun mengenai pembatasan, dirinya memastikan belum ada keputusan yang diambil.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya kita mau tepat sasaran, minta diperdalam lagi. Itu untuk yang subsidi, yang non subsidi kan tidak," kata Arifin.

Adapun untuk pembatasan penyaluran BBM subsidi akan diatur nantinya dalam Peraturan Menteri ESDM. Karena itu, pemerintah tengah mempertajam data penerima BBM subsidi yang berhak, jika memang ke depan ada pembatasan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

"Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapin, diminta untuk bisa dipertajam lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Luhut Beri Sinyal Pemerintah Akan Batasi BBM Subsidi

Sekadar informasi, gaduhnya isu pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lewat unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu, Luhut menyebut sudah ada arahan kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi penjualan BBM bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak.

"Pemberian subsidi itu saat ini tidak pada tempatnya. Sekarang, Pertamina sedang menyiapkan, kita harap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu bisa kita kurangi," jelasnya.