Jelang Akhir Tahun, Realisasi KUR Klaster Capai Rp4,8 Triliun

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster per 26 Desember 2022 mencapai Rp4,8 triliun dan telah disalurkan kepada 1,39 juta debitur.

"Target kita Rp4,9 triliun dan sudah realisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7% penyerapannya," kata Teten pada acara "Refleksi 2022 dan Outlook 2023 sebagaimana dilansir Antara pada Selasa (27/12).

Meski baru diluncurkan, Teten menyebut capaian tersebut sudah cukup baik dan ia berkomitmen untuk bisa meningkatkannya.

Terlebih penyaluran KUR Klaster memungkinkan setiap pelaku usaha mendapatkan pembiayaan hingga Rp500 juta per orang.

"Ini jadi punya potensi untuk mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya," katanya.

Baca Juga: Teten: KUR Klaster Bisa Jadi Solusi UMKM yang Terkendala Agunan

Lebih lanjut, Teten mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penyaluran KUR Klaster pada 2023 bisa diperbesar.

Menurut dia, selain bisa mendorong kemitraan UMKM dengan usaha besar dan industri, porsi penyaluran KUR bagi UMKM masih sangat rendah.

"Kita masih sekitar 7%, kalau dibandingkan Vietnam, sekarang sudah 24,6%. Jadi ini Pak Presiden minta KUR Klaster diperbesar," katanya.

Sebelumnya, Teten mengatakan KUR klaster juga diberikan kepada UMKM yang berkelompok, yang terintegrasi dari hulu ke hilir, terhubung dengan offtaker sehingga mengurangi potensi kredit macet. Menurutnya, hal Ini memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

Tercatat, KUR telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 sebesar 5,72% dengan total outstanding KUR mencapai 25,2% atau melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang sebesar 11,01%.

Untuk mendukung penyaluran KUR, pemerintah telah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3%. 

Pemerintah juga mengembalikan beberapa kebijakan KUR saat masa pra-pandemi, mulai dari suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil menjadi sebesar 6%, kembalinya penetapan penyaluran KUR pada sektor produksi sebesar 60%, serta pembatasan total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal Rp500 juta.

Pemerintah juga menetapkan suku bunga 3% untuk fitur skema kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan plafon maksimal Rp2 miliar dan tidak dapat dinikmati berulang.

Baca Juga: Apindo: KUR Klaster Solusi Terbaik Naikkan Kelas UMKM

Berdasarkan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada 22 Juli 2022 lalu, diketahui bahwa target penyaluran KUR pada tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun untuk tahun 2024.

Namun, penyesuaian juga akan dilakukan terhadap besaran plafon KUR tersebut dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang telah ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp40,94 triliun. 

Pemerintah juga menyesuaikan target tambahan yang terdiri dari target debitur baru KUR tahun 2023 sebanyak 1,7 juta debitur, serta target debitur KUR graduasi tahun 2023 sebanyak 2,3 juta debitur.

Hitung KUR Klaster 2023
Teten mengaku masih harus menghitung lebih rinci angka penyaluran KUR Klaster tahun depan. Namun, ia meyakini KUR Klaster akan lebih diterima perbankan karena ada jaminan pasar dan harga sehingga potensi kredit macetnya sangat rendah.

"Mestinya penyalur KUR, perbankan itu, seharusnya tidak ada lagi handicap," katanya.

Selain penyaluran KUR Klaster, Kemenkop UKM juga mencatat realisasi penyaluran KUR per Desember 2022 telah mencapai Rp360 triliun dari total KUR 2022 sebesar Rp373,13 triliun. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan Rp460 triliun untuk KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan penambahan alokasi KUR menjadi Rp460 triliun pada 2023 salah satunya dilakukan untuk memberikan modal bagi pegawai yang terkena PHK dan beralih menjadi wirausahawan.

"Terkait PHK ini tentunya kita butuh modal. Modal ini bisa kita dapatkan salah satunya dari KUR," katanya.

Tidak hanya menyiapkan diri menjadi wirausahawan, KUR juga diharapkan bisa meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk persiapan karir selanjutnya.

Yulius menuturkan penambahan alokasi KUR juga dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi ke depan, terutama di tengah kondisi global yang memburuk. Alokasi KUR untuk mendorong perputaran ekonomi juga dibutuhkan di kondisi saat ini di mana Indonesia tengah beranjak dari pandemi menuju endemi.

"Dengan pertumbuhan global sebesar 2%, kita cukup baik, 5%. Ini tertolong dua hal, yaitu konsumsi, di situlah UMKM akan kita dorong untuk melakukan konsumsi dan kedua, kita tertolong ekspor kita," katanya.