Jelang Akhir Tahun, Belanja Negara Baru 87%

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, total belanja negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir November 2024 sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87% dari total alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, realisasi belanja APBN tersebut naik 15,3% secara tahunan (yoy) dibandingkan tahun lalu.

"Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu, yaitu 15,3%. Ini yang menjadi kemudian terlihat di dalam posturnya," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (11/12).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi belanja APBN sejauh ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan capaian sebesar Rp2.098 triliun atau 85,1% dari pagu.

"Kalau kita lihat dan bandingkan dari tahun 2023, belanja Rp2.098 triliun ini tumbuh 18,3% dibandingkan 2023," tutur Suahasil.

Secara rinci BPP tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.049,7 triliun atau 96,2% dari pagu.

Suahasil menyebutkan cakupan belanja ini naik 17,9% yoy dari tahun lalu, karena dipengaruhi dukungan pelaksanaan Pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial, sarana prasarana pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Ia menambahkan, untuk sisa belanja K/L akan dirampungkan pada Desember 2024.

"Outlook akhir tahun untuk belanja pemerintah pusat sesuai laporan semester sebesar Rp2.558 triliun. Artinya selama bulan Desember ini seluruh APBN pemerintah pusat akan belanja sebesar Rp460 triliun selama bulan Desember saja. Ini jumlah belanja yang cukup besar untuk satu bulan seperti biasa di bulan-bulan akhir tahun anggaran seluruh penyelesaian dan pembayaran kontrak diselesaikan dan ini akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia dari belanja APBN," jelasnya.

Belanja K/L tersebut lebih lengkap terdiri untuk belanja pegawai sebesar Rp266,3 triliun atau 92,8% dari pagu dan naik 12,9% yoy. Selanjutnya untuk belanja barang sebesar Rp399,3 triliun artinya terealisasi 98,5% atau naik 23,2% yoy.

Ada juga untuk belanja modal sebesar Rp245,2 triliun setara dengan 99,1% atau naik 29,6% yoy. Terakhir juga untuk alokasi belanja bansos sebesar Rp139,9 triliun yang artinya 91,8% atau turun 1,4% yoy. 

Menurut Suahasil, penurunan belanja modal terjadi karena utamanya dipengaruhi oleh belum disalurkannya PKH dan kartu sembako triwulan III dan IV. Ini karena adanya pengalihan dari PT Pos ke Himbara yang masih dalam proses.

Lebih lanjut, BPP untuk belanja non K/L hingga akhir November 2024 tercatat sebesar Rp1.048,9 triliun atau sebesar 76,2% dari pagu, dan naik 18,6% yoy dari tahun lalu.

Realisasi belanja non K/L tersebut digunakan untuk manfaat pensiun Rp160,5 atau naik 16,3% yoy, subsidi kompensasi terealisasi Rp420,5 triliun atau naik 31,9% yoy.