Jatim-Sulut Sepakati 25 Perjanjian Dagang Dan Investasi

MANADO- Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara menegaskan kerjasama di bidang perdagangan. Manifestasinya adalah dengan penandatanganan 25 nota kesepahaman (MoU) oleh kepala daerah masing-masing provinsi pada Kamis (25/8) dalam agenda "Misi Dagang dan Investasi" untuk membangkitkan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

“Kita harapkan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut dan kontinuitas dari proses resiprokal trading ini. Karena antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Sulawesi Utara ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa saling mengisi dan saling memenuhi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Manado.

Dengan kesepahaman ini, di tiap daerah terutama Sulut dan Jatim, wajib melakukan proses penemu kenalan sebuah potensi yang memungkinkan untuk mensubstitusi barang impor di daerah lainnya. Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD dan organisasi pengusaha Jatim dan Provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw di kesempatan sama, berterima kasih atas kehadiran seluruh rombongan dari Jatim untuk gelaran misi dagang. Manado dalam hal ini Sulawesi Utara adalah rumah kedua bagi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Timur.

“Jadi sangat pas jika misi dagang ini digelar di Sulawesi Utara. Saya optimis bahwa potensi sustainable perdagangan di sini sangat diperlukan utamanya dari Jatim,” ujarnya

Dari semua wilayah di Indonesia, Jatim adalah yang pertama kali menggelar misi dagang di Manado. Dari survei ke bupati-bupati yang ada di daerah kepulauan, sebesar 70%  consumer goods berasal dari Surabaya langsung tanpa melewati Manado.

“Inilah yang membuat saya yakin bahwa pemilihan Sulawesi Utara sebagai lokasi misi dagang adalah hal yang sangat tepat. Terima kasih banyak Ibu Gubernur, semoga kerja sama sinergis akan terjalin dan berkesinambungan,” ujarnya.

Menahan Laju Inflasi
Terhadap kerjasama ini, Khofifah Indar Parawansa mengutarakan rasa optimistisnya. Dia yakin kesepahaman kedua provinsi bisa menjadi harapan mengendalikan laju inflasi serta mengungkit neraca perdagangan nasional. "Sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia bahwa laju inflasi dapat dikendalikan antara lain melalui peningkatan kerjasama antar daerah,” kata Khofifah, dikutip dari Antara.

Selama misi dagang ini dilaksanakan, Khofifah mengakui adanya antusiasme yang kuat baik dari pelaku usaha maupun pembeli. 

Dalam misi dagang kali ini, puluhan pelaku usaha asal Jatim  memasarkan hasil usahanya, antara lain produk tas anyam, produk tile (granit dan keramik), batik tulis, jasa kepelabuhanan, olahan ikan, olahan kopi dan cokelat, beragam produk hortikultura dan sebagainya.

Sementara dari Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan sebanyak 100 pelaku usaha yang bergerak di berbagai bidang seperti olahan ikan atau frozen food, arang batok kelapa, rempah, produk hortikultura, gula aren, sarang burung walet dan masih banyak lagi.

Khusus menyoal Jatim, pada semester I tahun 2022, neraca perdagangan Jatim dengan antarprovinsi dan pulau telah mencapai Rp151 triliun. Sedang catatan transaksi perdagangan antara Jatim dan Sulut pada tahun 2021 yang dicatat BPS, mencapai total nilai Rp1,75 triliun. Rinciannya, nilai muat (Jatim ke Sulut) sebesar Rp1,45 triliun dan nilai bongkar (Sulut ke Jatim) sebesar Rp300,45 miliar atau neraca perdagangan Jatim atas Sulut mengalami surplus sebesar Rp1,15 triliun.