Jalan Panjang Pemerataan IPM Indonesia | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

20 November 2021|18:00 WIB

Jalan Panjang Pemerataan IPM Indonesia

Masih ada 62 daerah tertinggal di Indonesia. Sebanyak 25 di antaranya diharapkan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal pada 2024
Jalan Panjang Pemerataan IPM IndonesiaPara siswa di Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang mengikuti pelajaran daring dengan memanfaatkan internet gratis dari mobil WiFi keliling Kodim 0210 TU. ANTARA/HO/pri.

JAKARTA – Setahun lebih sejak pandemi muncul, Indonesia mencatatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi kisaran 72,29 poin. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,94, IPM nasional 2021 berhasil meningkat 0,35 poin atau tumbuh 0,49%.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi pembentuknya, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Kepada Validnews, Margo bilang, konsep pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir. Lantas, untuk mengukur apakah manusia benar-benar menjadi tujuan akhir pembangunan, IPM menjadi indikatornya.

“Jadi, pembangunan dapat dikatakan berhasil kalau terdapat peningkatan IPM, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli,” ujarnya, Sabtu (20/11).

Semakin tinggi hasil pembangunan yang bisa dinikmati tercermin dari harapan hidup yang kian panjang. Ini lantaran pembangunan menghasilkan sarana kesehatan yang mumpuni dan bisa diakses oleh masyarakat.

Begitu pula pendidikan. Sudah semestinya, pembangunan bisa menghasilkan kemudahan akses buat masyarakat mengenyam pendidikan. Seiring dengan tumbuhnya pembangunan, infrastruktur pendidikan tersedia makin merata di seluruh wilayah nusantara. Dengan begitu rata-rata lama bersekolah bisa meningkat.

Terakhir, soal kesejahteraan. Makin tinggi hasil pembangunan yang bisa dinikmati, makin sejahteralah masyarakat.

Margo menjabarkan, pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun. Jumlah ini lebih lama 0,10 tahun atau naik 0,14% dibandingkan dengan penduduk yang lahir pada tahun sebelumnya, yaitu 71,47 tahun.

Lama Sekolah
Kemudian, pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 13,08 tahun. Lama sekolah tersebut hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.

“Angka ini meningkat 0,10 tahun (meningkat 0,77%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanyamencapai 12,98 tahun,” sebut Margo.

Sementara, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun atau tumbuh 0,71%, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada 2021.

Selanjutnya, pengeluaran per kapita per tahun untuk menunjang kehidupan layak juga naik, meski tipis. Pada 2021, rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat sebesar Rp143.000 atau meningkat 1,3%.

Pada tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita hanya menyentuh Rp11.013.000/tahun. “Dimensi ekonomi berupa pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan mencapai Rp11.156.000/tahun,” serunya.

Secara keseluruhan, laporan yang sama menyebutkan IPM 2021 berbeda dengan peningkatan IPM 2020. Karena, hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak justru mengalami penurunan.

Namun, apapun itu, IPM seluruh provinsi Indonesia pada 2021 juga dinilai sudah membaik, dengan rataan nilai 72,29 poin. Setidaknya, hal tersebut ditandai dengan ketiadaan daerah yang masuk dalam kategori IPM rendah.

“IPM provinsi dengan kategori rendah di 2021 sudah tidak ada lagi, karena (poinnya.red) sudah di atas 60,” ucap Margo.

Memaknai IPM, lanjut Margo, sejatinya selain dengan melihat pertumbuhannya, juga dapat dengan melihat capaian klasifikasinya. Ada 4 klasifikasi yang digunakan, sama seperti yang digunakan UNDP. Yaitu, kategori sangat tinggi, adalah daerah dengan IPM di atas 80. Lalu kategori tinggi antara 70 dan 80, sedang pada kisaran 60-70 dan rendah di bawah 60.

Adapun, provinsi dengan IPM kategori sangat tinggi mencakup DKI Jakarta (81,11 poin) dan DI Yogyakarta (80,22 poin). Sementara, provinsi dengan IPM kategori terendah, yakni NTT (65,28 poin), Papua Barat (65,26 poin), dan Papua (60,62 poin).

BPS juga menyebutkan, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Sementara itu, selama 2010-2021, rata-rata IPM Indonesia meningkat sebesar 0,76% per tahun, dari 66,53 poin pada 2010 menjadi 72,29 poin pada 2021.

“Setelah mengalami perlambatan pada 2020 karena pandemi covid-19, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada 2021. Seiring perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan,” jelas Margo.

Target Pengentasan
Sayangnya, meski secara rerata sudah cukup baik, tak semua daerah benar-benar memiliki IPM tinggi. Masih ada kabupaten yang kondisi kehidupan serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Mulai dari perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Presiden Joko Widodo sendiri, pada 27 April 2020 lalu, telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Lewat perpres ini, 62 daerah diberi stempel daerah tertinggal. Untungnya, secara jumlah menyusut dari total 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dalam periode sebelumnya.

Sebanyak 62 daerah tertinggal tersebut tersebar di 22 kabupaten di Papua, delapan kabupaten di Papua Barat, 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat dan enam kabupaten di Maluku.

Kemudian, dua kabupaten di Maluku Utara, tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, empat kabupaten di Sumatra Utara, satu Kabupaten di Sumatra Barat, satu kabupaten di Sumatra Selatan, dan satu Kabupaten di Lampung.

Sekalipun dianggap masih tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, sebenarnya ada tren kenaikan IPM juga yang dialami oleh Daerah Tertinggal (DT). Jika pada 2016, IPM rata-rata 62 DT tercatat di angka 56,61, kemudian, naik ke 57,38 pada 2017 dan naik lagi menjadi 58,14 pada 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 kembali naik tipis menjadi 58,94 dan di 2020 tercatat menjadi 59,05.

Sayangnya, masih berdasarkan data IPM 2021 yang dirilis BPS, tren IPM Provinsi Papua pada tahun 2021 ini justru turun menjadi 60,62 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 60,84. Begitu pula dengan IPM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hampir tidak mengalami perubahan signifikan dari 65,23 pada 2019 menjadi 65,28 pada 2021 atau meningkat hanya 0,05 poin.

Ika Retna Wulandary, Plt. Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan kebijakan utama pemerintah untuk mengentaskan 62 daerah tertinggal tersebut berfokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat. Di antaranya memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

Diharapkan dari pendekatan itu, pemerintah mencapai target di akhir 2024, yakni sebanyak 25 daerah tertinggal direncanakan akan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal. Adapun, skenario rata- rata IPM ditargetkan meningkat dari 58,82 di tahun 2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024.

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik menurun dari 25,82% pada 2019 menjadi 23,5–24% pada 2024.

“Pemenuhan layanan dasar meliputi peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan atau akses internet, peningkatan kapasitas SDM terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan,” paparnya kepada Validnews, Sabtu (20/11).

Di bidang pendidikan misalnya, untuk mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN.

“Khusus untuk Papua dan Papua Barat, terdapat mekanisme alokasi khusus yang berasal dari dana otonomi khusus minimal 30% untuk pendidikan,” jelasnya.

Sudah ada beberapa program unggulan bidang pendidikan untuk daerah tersebut. Antara lain peningkatan infrastruktur pendidikan, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), serta beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa LPDP untuk pelajar dan mahasiswa di seluruh daerah afirmasi.


Di sisi tenaga pengajar, Ika menyebutkan pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan SDM tenaga pendidik dengan penyediaan guru khusus untuk daerah tertinggal. Kemudian, peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui perbaikan konektivitas infrastruktur dengan dana alokasi khusus (DAK).

Terakhir, pembangunan universitas-universitas baru dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi, khususnya di daerah tertinggal di Papua.

Ika bilang, ada hasil yang diraih dari program tersebut. Di antaranya, peningkatan kualitas SDM yang diukur dari IPM di 62 DT 2020-2024 memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, meskipun masih jauh berada di bawah capaian nasional.

“Pada tahun 2020, capaian rata-rata IPM di DT sebesar 59,02; sementara capaian nasional sudah mencapai 71,94,” cetusnya.

Terhadang Kendala
Diakui Ika, terdapat berbagai kendala untuk meningkatkan IPM daerah tertinggal. Kondisi geografis menjadi masalah klasik yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kendala lainnya adalah minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni, belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan keterbatasan sarana prasarana terutama infrastruktur dasar, listrik, dan telekomunikasi.

Bencana juga menjadi salah satu hambatan yang kerap dihadapi untuk mencapai peningkatan IPM. “Daerah tertinggal yang dinilai memiliki peningkatan cukup cepat dalam IPM adalah daerah tertinggal di Sulawesi Tengah, yakni Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una, lalu NTB tepatnya di Lombok Utara,” ujarnya.

Dilihat dari 22 indikator ketertinggalan, keempat daerah tersebut sudah memiliki skor yang relatif lebih baik. Misalnya dari segi aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang sudah cukup baik. Salah satu yang menyebabkan belum terentaskannya daerah tertinggal tersebut adalah, faktor bencana yang terjadi pada periode RPJMN sebelumnya.

Tersengat Pandemi
Selain itu, pandemi yang mengganggu semua aspek kehidupan turut menjadi penghalang peningkatan IPM. Ika menyebutkan, pandemi covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 ini memang memberikan dampak yang cukup signifikan pada hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Namun, ia menandaskan, Bappenas tetap optimistis target pengentasan 25 daerah tertinggal dapat tercapai pada tahun 2024 melalui serangkaian intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Meskipun ada beberapa kabupaten tertinggal yang capaian IPM-nya turun dan tingkat kemiskinannya meningkat pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Namun, secara rata-rata pada 62 DT, capaian IPM dan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019,” urainya.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Sri Haryanto, juga mengaku optimistis target 2024 tersebut dapat tercapai. Asalkan, pandemi covid-19 yang menerpa Tanah Air bisa segera teratasi.

“Bila pandemi covid-19 ini bisa segera teratasi, maka Insyaallah target IPM di 62 DT pada tahun 2024 sebesar 62,20 akan tercapai,” ujar Eko, Kamis (18/11).

Ia tak mengelak, dampak pandemi bisa berpengaruh terhadap capaian target. Walaupun, tidak sampai menurunkan capaian nilai IPM DT tahun sebelumnya. “Tahun 2020 IPM DT naik tipis sebesar 0,11, kenaikan ini lebih rendah dari periode sebelumnya, yaitu 0,80 dan 0,76 pada tahun 2019 dan 2018,” jelasnya.


Selain itu, lanjut dia, dampak lain selama pandemi adalah terdapat beberapa kagiatan Kementerian/Lembaga terkait dengan upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di tahun 2020 dan 2021 yang tidak dapat terlaksana. Sebab, terkena refocusing atau pemotongan untuk upaya penanganan dan pencegahan covid-19.

Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melalui pesan singkat kepada Validnews, Selasa (16/11) juga optimistis target 25 daerah akan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal pada 2024. Akan tetapi, ia menegaskan pemerintah harus all out, khususnya dalam mengatasi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar masalah pendataan dan birokrasi teknis. Ada masalah yang lebih fumdamental, misalnya soal alokasi anggaran subsidi yang dalam kurun waktu 2014-2021 berkurang 55%.

“Dalam konteks tekanan ekonomi paska pandemi, meningkatnya harga energi bisa berisiko mempersulit pengentasan kemiskinan ekstrem. Semakin miskin penduduk, maka pengeluaran untuk kebutuhan bbm dan listrik serta LPG3 Kg relatif lebih besar. Oleh karena itu, paling penting saat ini ada alokasi tambahan untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG3 kg yang fokus di kantong-kantong kemiskinan,” kata Bhima.

Bantuan Produktif
Berikutnya terkait dengan social assistance atau bantuan sosial, ia menyarankan agar disinergikan dengan program pemberdayaan usaha mikro. Tak cukup sekadar memberikan uang. Menurutnya, selain memberi uang untuk kebutuhan pokok, bantuan sosial seharusnya juga bisa digunakan memulai usaha kecil sebagai solusi jangka panjang.

“Upaya ini penting untuk memutus rantai kemiskinan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Setidaknya anak muda produktif dari keluarga miskin memiliki harapan yang lebih baik jika lapangan pekerjaan berkembang di sekitar tempat tinggalnya,” tutur Bhima.

Bhima menambahkan, persoalan infrastruktur dasar di daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem seperti pegunungan di Papua, juga perlu ada percepatan. Masalah utamanya ada di infrastruktur yang tidak merata. Jadi, alih-alih terus menggenjot triliunan rupiah proyek infrastruktur di Jawa, lebih baik pemerintah fokus membangun jalan aspal, jaringan listrik, jaringan internet, hingga perumahan dan sanitasi yang layak di Papua.

“Tentu anggaran Rp526 triliun tidak cukup karena di dalamnya sudah terbagi untuk program bansos, perbaikan data, juga program teknis lainnya. Infrastruktur setidaknya butuh Rp2.000–2.500 triliun untuk perbaikan di daerah-daerah kemiskinan ekstrem agar bisa mengejar ketertinggalan” ujarnya.

Ia menilai, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi total apakah pembangunan yang gencar sudah berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas SDM masyarakat. Sementara terkait dengan birokrasi, korupsi yang tinggi dan besarnya biaya birokrasi teknis dalam setiap program juga jadi hambatan.

Selama tingkat korupsi dan transparansi anggarannya tinggi, maka dikhawatirkan anggaran yang jumbo hanya menghasilkan efek yang kecil.

Clean governance harus menjadi ujung tombak penanganan kemiskinan ekstrem khususnya di level kabupaten. Biaya birokrasi seperti rapat-rapat, pemborosan belanja barang sebaiknya direduksi sehingga fokus bisa ke sasaran akhir, yaitu penduduk miskin,” tambah Bhima.

Potensi Pariwisata
Saran lainnya, untuk kawasan tertinggal yang punya potensi pariwisata, bisa coba untuk dioptimalkan. Kata Bhima, masuknya devisa dari wisman akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lapangan kerja baru juga bisa tercipta dan menggerakan usaha UMKM. Mulai dari penginapan, restoran, pemandu wisata, sampai transportasi lokal.

Bhima menjelaskan, salah satu pemicu naiknya IPM adalah kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pendapatan kapita meningkat sebenarnya belum cerminkan faktor pemerataan ekonomi.

Jika ada kenaikan pendapatan di suatu daerah, menurutnya, perlu dicek dulu apakah angka ketimpangannya tinggi. Kondisi ini kerap terjadi pada daerah yang kaya SDA.

“Ketika 2020-2021 terjadi commodity boom banyak OKB (orang kaya baru) di daerah penghasil batubara dan sawit. Tapi kualitas infrastruktur dan kualitas pendidikan belum tentu naik. Karena kenaikan booming komoditas dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat di kelompok 20% teratas, bebernya.

Selama masa pandemi, ia melihat, terjadi kenaikan orang kaya baru sebanyak 65 ribu orang. Kebanyakan mendadak kaya dari teknologi digital. Di sisi lain kehadiran internet hanya memberikan efek kenaikan pendapatan 1% buat keluarga miskin.

“Disparitas ekonomi menyebabkan pendapatan per kapita tidak bisa dijadikan acuan tunggal kualitas IPM, sehingga diperlukan perbandingan dengan indikator lainnya,” terang Bhima. 


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER