Jaga Inflasi Pangan, BI Dukung Daerah Replikasi Inovasi GNPIP

BALI - Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan, semua pihak untuk terus memperkuat inovasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar bisa direplikasi di banyak daerah. Hal ini untuk memastikan tersedianya pasokan dan keterjangkauan harga berbagai komoditas pangan. 

Adapun, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) memperkuat sinergi dan inovasi GNPIP, melalui program Paiketan (Perkumpulan) Perumda Pangan Bali dan digitalisasi data/Informasi neraca pangan. 

“Program penguatan kelembagaan tersebut merupakan komitmen Perumda pangan se-Bali untuk membentuk forum pembagian peran dan tugas penyediaan komoditas, sesuai karakteristik masing-masing daerah dalam menjaga kesinambungan pangan,” sebutnya dalam kegiatan yang dipantau secara virtual, Jakarta, Rabu (17/5).

Sementara itu, program digitalisasi difokuskan pada penguatan aplikasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) yang mencatat 18 komoditas pangan pada 60 pasar Kab/Kota se-Bali. 

Selanjutnya, inovasi juga dimunculkan melalui peluncuran aplikasi PAN Bali (Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi) Bali yang bertujuan mengotomasi arus keluar masuk barang dari/ke Bali.

Baca Juga: KSSK: Upaya Stabilisasi Inflasi Pangan Saat HBKN 2023 Terkendali

Destry menyampaikan, momentum pencanangan kedua program ini menjadi bagian utama penyelenggaraan GNPIP Balinusra bertema Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi ‘Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa’ yang berarti Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur.

“Dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023,” sebutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, pihaknya sudah merumuskan solusi utama pengendalian inflasi yang harus didorong oleh seluruh elemen TPIP dan TPID. 

“Di antaranya mengaktifkan Satgas Pangan, subsidi tepat sasaran, gerakan tanam pangan cepat panen, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan mengintensifkan jaring pengaman sosial,” terang Fatoni.

Lebih lanjut, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo mengapresiasi capaian ketahanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bali, yang mencapai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik di Indonesia dengan nilai IKP sebesar 85,19 poin. 

“Capaian ini merupakan keberhasilan dari berbagai upaya pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan perlu terus dijaga melalui berbagai extra effort agar target inflasi 3% (+ 1%) dapat tercapai,” sebut Suwignyo. 

Penyiapan Ketahanan Pangan Bali-Nusra
Pada kesempatan sama, Gubernur Bali I Wayan Koster mendukung penuh upaya membangun ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah. Secara konkret, Tabanan sebagai lumbung padi Provinsi Bali akan turut menopang kesinambungan pasokan bahan pokok dari hulu sampai dengan hilir di wilayah Balinusra. 

Selain mendorong aspek kelembagaan dan digitalisasi, GNPIP Balinusra turut menginisiasi pencanangan program unggulan lainnya seperti operasi pasar/pasar murah, Subsidi Ongkos Angkut (SOA), program jembatan udara, dan program mobilisasi pangan Bapanas. 

“GNPIP Balinusra juga mendorong sinergi penguatan klaster pangan melalui penerapan budidaya organik dan program dedikasi untuk negeri di beberapa kota,” kata Wayan. 

Baca Juga: BI: Pengendalian Inflasi Indonesia Lebih Baik Dari Negara Maju

Hal tersebut direalisasikan melalui pembentukan klaster ketahanan pangan cabai merah Kelompok Tani dan Ternak (KTT) Mekar Nadi Sari (Kab. Tabanan), pemberian sarana dan prasarana pasca panen (penggilingan) untuk peningkatan produktivitas padi di KTT Sami Asih Desa Sidan (Kab. Gianyar), dan pemberian alat distribusi hasil pertanian khususnya bawang merah kepada KTT Hati Sujati (Kab. Bangli). 

Dari sisi pembiayaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali juga akan menyalurkan KUR dan berkomitmen mencapai target penyaluran KUR tahun 2023. 

Kegiatan dilanjutkan dengan mini talks yang membahas pembentukan dan penguatan peran BUMD pangan di daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Sebagai rangkaian kegiatan acara, diselenggarakan pula program Diseminasi dan Capacity Building on ASEAN Issues dengan mengangkat tema Rupiah Digital: Peluang bagi Industri dan Ekonomi Kreatif di Bali kepada stakeholders di wilayah Provinsi Bali. 

Kegiatan ini merupakan acara pendukung Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023. Dan diselenggarakan di sejumlah provinsi, guna meningkatkan pemahaman atas Keketuaan Indonesia dan kontribusinya di kawasan ASEAN.