Jadi Pemasok MBG, BUMDes Didorong Masuk E-Katalog

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ke dalam katalog elektronik (e-katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Percepatan itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan, dapat menjadi pemasok bahan pangan, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.  

"Kementerian Desa akan melakukan percepatan pendaftaran BUMDes dan BUMDes Bersama sebagai penyedia pada katalog elektronik sektoral Kementerian Desa, Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, dalam webinar yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Yogyakarta bertajuk "Peningkatan Kapasitas BUMDes sebagai Pemasok Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis Melalui e-Katalog", seperti dipantau di Jakarta, Kamis (17/10).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta telah menyampaikan, terdapat sejumlah hal yang harus dipenuhi BUMDes apabila hendak menjadi pihak pemasok pangan dalam program MBG.

Di antaranya adalah, nama BUMDesa itu terdaftar secara resmi di Kemendes PDTT. Kemudian, memiliki badan hukum, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pertanian, perkebunan, peternakan.  

Berikutnya, BUMDes juga harus memiliki produk komoditas atau jasa sesuai KBLI dan dimasukkan ke Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Jika sudah berhasil menjadi pemasok, kemungkinan penyaluran dana melalui bank-bank yang ditunjuk ke rekening BUMDes. Jika membutuhkan sertifikat tanah, dalam proses penyiapan slot BUMDes untuk e-sertifikat dari Kementerian ATR/BPN," ucap Ivan.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh BUMDes apabila hendak menjadi pengelola Satuan Pelayanan Gizi, di antaranya adalah, BUMDes memiliki lahan sebesar 400 meter persegi. Lalu, luas bangunan 200 meter persegi, memiliki jenis ruangan, alat-alat memasak yang ditentukan Badan Gizi Nasional dan mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)/sertifikat ISO 22000/sertifikat halal/sertifikat HCCP.

Diketahui NKV adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Sertifikat ini menjadi jaminan keamanan produk hewan yang akan dikonsumsi masyarakat.

Selanjutnya, BUMDes juga wajib memiliki tenaga kerja lokal desa sekitar 30–45 orang. Kemudian, Badan Gizi Nasional akan membayar sewa tahunan untuk lahan, bangunan, alat masak dan membayar harian untuk kebutuhan pasokan bahan pangan dan pengantaran makanan.

Banyak Peluang
Kemendes PDTT sendiri menilai keberadaan program Makan Bergizi Gratis di era pemerintahan baru memberikan banyak peluang bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk semakin maju. "Kalau kita lihat, begitu banyak peluang terbuka bagi BUMDes (untuk semakin maju) dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini," kata Luthfiyah.

Kesempatan-kesempatan itu di antaranya adalah, Badan Gizi Nasional menetapkan BUMDes dan koperasi sebagai pemasok bahan-bahan pangan. Lalu, dalam implementasi program tersebut, terdapat Satuan Pelayanan Gizi.

Diketahui satuan pelayanan itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan satu berbanding 3.000 jiwa atau satu Satuan Pelayanan Gizi melayani 3.000 jiwa. Di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Dengan begitu, BUMDes dan koperasi mengambil peranan penting dalam memasok bahan-bahan pangan di setiap satuan pelayanan itu, bahkan menjadi pihak pengelola. Selain itu, BUMDes dapat pula mengambil peran lainnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Luthfiyah mengatakan, dalam program Makan Bergizi Gratis diperlukan pula pihak pengantar sehingga BUMDes yang bergerak di bidang transportasi dapat mengambil peran. Lalu juga ada BUMDes yang bergerak di bidang pengolahan sampah dapat mengambil peran mengolah sampah.

Dengan demikian, Kemendes PDTT berkomitmen mempersiapkan BUMDes untuk menjalankan peran tersebut mulai dari sekarang dan menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu.

"BUMDes dan BUMDes Bersama tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga harus berperan aktif di dalam program tersebut," ucapnya.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaks anaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024). Antara Foto/Galih Pradipta 

Aspek Legalitas
Untuk mencapai tujuan pemberdayaan BUMDes tersebut, Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan beragam pihak. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).   

"Misalnya di Kementerian Desa, dukungan akan dilakukan dengan percepatan fasilitasi badan hukum untuk BUMDes. Kemudian, NPWP dengan Kementerian Keuangan untuk Ditjen Pajak, itu sudah ada slot di situ untuk BUMDes. Kalau dulu belum ada, sejak Agustus 2023 slot itu sudah ada," kata Ivan.

Berikutnya, Ivan menyampaikan, Kemendes PDTT berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes.

"Lalu jika nanti BUMDes ingin mengelola satuan pelayanan, tentu saja dia akan perlu tanah, perlu tanah yang bersertifikat, E-sertifikat, sertifikat elektronik tanah, itu sudah mulai ada kerja sama, interoperabilitas data juga antara Kementerian Desa dengan Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

Anggaran MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari. Artinya jika diimplementasikan secara penuh dan menjangkau hingga 82,9 juta penerima, maka akan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75% dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan baru-baru ini.

Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat. 

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan lagi.

Untuk diketahui, program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.