ISKINDO Maksimalkan Potensi SDM Kelautan Dan Perikanan

JAKARTA - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) menegakkan komitmennya untuk melibatkan sebanyak-banyaknya sumber daya manusia dalam rangka menggerakkan atau mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di tanah air.

Ketua Umum ISKINDO M. Riza Damanik dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa meskipun SDM unggul sektor kelautan dan perikanan sudah banyak, namun ekosistem di industri terkait belum sepenuhnya optimal.

"Untuk itu, prioritas saat ini ialah menyiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Kemaritiman dan Bursa Kerja Kelautan," sebut Riza melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (17/12).

Riza berharap dengan komitmen tersebut, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia bisa berkontribusi lebih besar lagi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, ia menyampaikan usulan ISKINDO, salah satunya ialah pembentukan prioritas penangkapan ikan yang terukur.

Selain itu, Riza juga merekomendasikan agar segera dilakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, optimalisasi sumber daya non hayati, serta inisiatif korporatisasi nelayan berbasis koperasi untuk menjawab tantangan perluasan lapangan kerja.

"Koperasi harus mampu menjawab tantangan perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan, dan memperpendek ketimpangan pembangunan antarwilayah," paparnya.

Pada kesempatan itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik inisiatif yang dilakukan ISKINDO dan berharap para sarjana kelautan bisa menjadi front-end pengelolaan sumber daya di sektor terkait untuk memajukan industri kelautan dan perikanan Indonesia.

Menurutnya, seorang sarjana kelautan seyogianya tak sekadar menjadi pencari pekerjaan, tetapi justru menciptakan lapangan kerja di sektor kelautan dalam rangka menangkap peluang yang ada di sektor kelautan dan perikanan.

"Saya harap ISKINDO bisa menangkap dan memanfaatkan peluang di sektor kelautan dan perikanan serta menjadi front-end pengelolaan sumber daya kelautan," tandasnya.

Sedangkan terkait kebijakan penangkapan ikan terukur, Menteri Trenggono meyakini konsep itu tak hanya melahirkan peluang usaha, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif.

Namun demikian, ia merinci ada sejumlah hal yang diatur pada kebijakan penangkapan terukur, mulai dari jumlah ikan yang boleh ditangkap, lingkup atau area penangkapan, hingga pelabuhan tempat pendaratan ikan.

"Tujuan utama penerapan aturan ini untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar," imbuh Trenggono