Investor Lokal Diprioritaskan Tempati Pusat IKN

JAKARTA-Mereka yang mengisi wilayah inti atau pusat  Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lebih dominan investor-investor lokal. Karena  ini pula,  pemerintah tengah mengerem masuknya investasi asing di ibu kota baru itu. Padahal, tercatat ada sekitar 200-an minat yang masuk ke IKN dari para investor asing.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (8/11) menegaskan bahwa investor dalam negeri akan diprioritaskan untuk mengisi wilayah inti atau pusat 

"200 lebih sudah ada (sampaikan minat) tapi saya memang lagi mengerem, saya mengerem kenapa? Daerah-daerah prime (utama) itu kalau boleh itu semua dalam negeri supaya IKN itu dari kita untuk kita. Nanti di layer kedua, layer ketiga, baru bisa (kita) berikan opsi ke asing," katanya ditemui seusai Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Jakarta, Rabu.

Hal serupa juga telah disampaikan Presiden Jokowi. Bahlil mengatakan Presiden Jokowi memang memprioritaskan investor dalam negeri untuk bisa membangun IKN. Namun, Ia menegaskan kembali bahwa bukan berarti pemerintah tidak membuka kesempatan bagi investor asing.

"Biar saja dulu dalam negeri dulu. Sudah clear, baru prioritas keduanya adalah asing. Itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi," katanya.

Dia menegaskan juga, bahwa penempatan  investor dalam negeri dalam prioritas utama, dilakukan agar tidak ada asumsi di publik bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi pengusaha nasional.

"Dalam negeri dulu kita prioritaskan nanti kalau kita nggak prioritaskan dalam negeri, nanti kalian (wartawan) tulis lagi bahwa Pak Jokowi tidak memprioritaskan dalam negeri. Kan kacau," katanya.

Bahlil juga optimis investor dalam negeri mampu membangun IKN, khususnya kawasan-kawasan inti, dan mewujudkan visi ibu kota baru yang mengusung konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern. "Insya Allah, buktinya bangun terus. Groundbreaking jalan terus kan. Yang pesimis itu kalian. Aku optimis ya," katanya.

Sebelumnya,   Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim investasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) bergulir sangat Cepat. Jokowi memperkirakan investasi akan mencapai Rp45 triliun hingga Desember 2023.

Didukung PBB
Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun antara lain tiga rumah sakit, empat hotel, dua mal, serta sejumlah fasilitas Pendidikan Peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap II IKN dilaksanakan pada 1-3 November 2023. Pada groundbreaking kali ini, nilai investasi yang berhasil terserap sekitar Rp12 triliun untuk 10 proyek. Sementara pada groundbreaking tahap pertama, sejumlah proyek senilai Rp23 triliun mulai dibangun di IKN.

Dikutip dari Antara, pendanaan 10 proyek yang termasuk dalam groundbreaking tahap kedua berasal dari APBN maupun swasta. Hal ini  mencakup pembangunan rumah sakit, mal yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen, beberapa kantor pemerintah, Pulau Suaka Orangutan, bandara IKN, dan sekolah negeri maupun internasional.

Sementara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ( IKN) Bambang Susantono mengatakan ada 13 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan dukungan dalam pembangunan Ibu Kota baru Republik Indonesia. Ini ditegaskan lewat Declaration of Intent kerja sama antara PBB dan Otorita IKN dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan di IKN.

Adapun 13 lembaga yang dimaksud meliputi ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, dan UN Women.

“Lembaga-lembaga ini memandang Nusantara sebagai “laboratorium hidup” yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan global,” ujar Bambang Susantono pada pembukaan 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference yang diselenggarakan di Balikpapan,Selasa.

Agenda penyerahan dilakukan oleh Koordinator Tetap PBB untuk Indonesia Valerie Julliand kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menambahkan untuk membangun sebuah kota baru perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk dari organisasi internasional. Ia menegaskan bahwa visi Nusantara sejalan dengan prinsip New Urban Agenda, yang diadopsi pada konferensi UN-Habitat III di Quito, Ekuador pada tahun 2016.

Agenda 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference adalah konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh Otorita IKN dengan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat); Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang; Kementerian ATR/BPN; dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.