14 September 2021
20:10 WIB
Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Dian Kusumo Hapsari
JAKARTA – Kemenperin dan Kementerian Sekretariat Negara kembali menyelenggarakan program peningkatan kapasitas serta pertukaran pengalaman, mengenai pembinaan industri kecil-menengah (IKM) yang ditujukan kepada peserta dari negara-negara anggota Organisasi Internasional Colombo Plan.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), yang telah menjadi komitmen Indonesia sejak 1950.
Plt Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, tahun ini merupakan tahun ke-6 Indonesia menjadi tuan rumah sejak 2016. Agenda ini diharapkan dapat berdampak positif kepada IKM di negara anggota Colombo Plan.
"Semoga kegiatan ini bisa mendorong kerja sama antar instansi pemerintah maupun IKM dari para negara anggota Colombo Plan. Sehingga nantinya mampu menempatkan IKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lapangan kerja baru,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (14/9).
Informasi saja, Colombo Plan merupakan organisasi regional yang berperan memperkuat ekonomi dan sosial negara anggotanya di wilayah Asia Pasifik.
Para peserta program peningkatan kapasitas tersebut berasal dari kalangan birokrat aparatur pemerintah hingga pelaku IKM.
Untuk tahun ini, program berbagi pengetahuan ini diikuti sebanyak 61 peserta dari 13 negara anggota Colombo Plan. Meliputi Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Filipina, India, Laos, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam.
Selain diisi dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber, pada program ini peserta akan menyusun action plan yang diterapkan di negaranya masing-masing. Program dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan pada 2022 yang diharapkan dapat dilaksanakan secara offline di Bali.
“Saya berharap kegiatan ini dapat terus berjalan untuk memperkuat kerangka KSST,” ucap Reni.
Program pelatihan tahun ini bertajuk “The Innovations of Women-owned SMIs to Empower Community during COVID-19 Pandemic”.
Tujuannya, mendorong pemberdayaan pengusaha IKM perempuan sebagai penggerak ekonomi yang mampu bertahan dari dampak pandemi covid-19, serta turut memberdayakan masyarakat dalam aktivitasnya.
Pelaku IKM, lanjutnya, selama ini mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Data BPS menyebut, jumlah IKM Indonesia saat ini mencapai 4,4 juta unit usaha, dan telah menyerap 10,36 juta pekerja.
Serapan tenaga kerja sebanyak itu setara 66% dari total pekerja industri di Tanah Air, dengan sumbangan hingga 21,22% dari total nilai kontribusi industri manufaktur.
Sementara ini, pihaknya telah mengidentifikasi kendala umum yang dihadapi IKM pada setiap krisis. Antara lain menurunnya permintaan, bergesernya perilaku belanja konsumen, dan terbatasnya kemampuan untuk beradaptasi cepat,
Kemudian, strategi pemasaran, hingga kebutuhan modal untuk membayar gaji pekerja dan operasional. Oleh sebab itu, Kemenperin berkomitmen membantu dan fasilitasi IKM agar mampu bertahan di tengah pandemi melalui seminar dan pelatihan online.
"Selain itu, program pengembangan wirausaha baru, restrukturisasi mesin, dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong konsumsi produk lokal,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Teknik dan Luar Negeri Kementerian Sekretaris Negara Arrya Tirto Sumarto menyampaikan, program pelatihan ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Pertemuan Komite Konsultatif Colombo Plan ke-47 pada Agustus lalu.
“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perempuan pelaku IKM Indonesia, yang mampu berdaya menggerakan komunitas dan lingkungannya di tengah pandemi melalui beragam inovasi yang mereka lakukan,” ujar Arrya.