Ini Pesan Wapres Untuk Optimalkan Sumber Daya Panas Bumi

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia punya target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Tak tanggung-tanggung, kapasitas pembangkit EBT tahun 2060 ditargetkan mencapai 700 GW dari berbagai sumber, yakni hidro, angin, bioenergi, arus laut, hingga panas bumi.

Khusus untuk sumber daya panas bumi, Wapres meminta agar pengembangannya dilakukan lewat skema bisnis yang lebih menjanjikan, sekaligus mengembangkan inovasi teknologi yang terjangkau.

"Dengan dukungan ini diharapkan pada 2060 kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia mencapai 22 GW," ujar Ma'ruf Amin saat membuka Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta, Rabu (20/9).

Baca Juga: Selandia Baru Kucurkan RI Rp147 Miliar Untuk Pengembangan Panas Bumi

Untuk itu, ia menekankan sejumlah hal penting dalam pengembangan energi panas bumi. Salah satunya, ialah perbaikan kualitas data dan insentif dalam kegiatan eksplorasi sebagai upaya penurunan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, sekaligus menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.

Selain itu, dibutuhkan juga dukungan program dan perbaikan mekanisme dalam rangka menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di tanah air. Menurutnya, pembaruan dan eksplorasi di Kementerian ESDM harus diperluas agar pengembang merasa termudahkan.

"Pembaruan dan eksplorasi yang selama ini telah dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu diperluas di lokasi yang datanya belum mencukupi untuk mempermudah pengembang," kata dia.

Pemerintah pun tengah menyiapkan insentif untuk eksplorasi panas bumi. Insentif itu nantinya disalurkan dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur geothermal dan mitigasi risiko sumber daya panas bumi.

"Jadi saya harap para pengembang panas bumi bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya," tutur Wapres.

Lebih lanjut, RI 2 berharap optimalisasi sumber daya panas bumi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dan pengembang geothermal harus menjalin kerja sama untuk memaksimalkan dan memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi, baik untuk pengelolaan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah kelolaan.

"Pemda saya harapkan berperan lebih aktif dan menjadi fasilitator dalam pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi sekaligus memberi pemahaman secara holistik pada masyarakat terkait potensi dampak dan prospek pelaksanaan proyek panas bumi di masing-masing wilayah," tandas Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Menteri ESDM Beberkan Upaya Optimalisasi Potensi EBT

Pertumbuhan Lambat
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi (API) Prijandaru Effendi meyakini geothermal merupakan sumber energi listrik yang handal dan berkelanjutan. Apabila dikembangkan dengan baik, sumber daya itu bisa menjadi salah satu medium transisi energi di Indonesia.

Indonesia, sambungnya, telah menggunakan energi panas bumi sejak 1984 silam. Lapangan panas bumi kala itu dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy dengan kapasitas 90 MW. Pengembangan panas bumi sejak saat itu pun terus berjalan kendati cenderung lambat.

"Hingga saat ini total sudah terpasang 2,78 GW atau rata-rata pertumbuhan panas bumi terpasang per tahun hanya sekitar 40 MW. Pertumbuhan itu jauh dari sumber daya yang kita miliki sekitar 24 GW dengan cadangan saat ini yang diperkirakan sebesar 14 GW," jelasnya.

Melalui RUPTL 2021-2030, pemerintah membidik pencapaian terpasang panas bumi sebesar 5,5 GW tahun 2030 atau ekuivalen dengan 51,6% dari total energi hijau. Artinya, harus ada tambahan sekitar 3,3 GW selama tujuh tahun ke depan atau 450 MW per tahun.

"Target ini cukup ambisius, memerlukan komitmen semua pihak terkait, kerja keras, dukungan, dan campur tangan pemerintah agar hambatan yang ada bisa diselesaikan," pungkas Prijandaru.