Industri Hulu Migas RI Butuh Keberpihakan Pemerintah

JAKARTA - Dukungan banyak pihak, khususnya dari pemerintah terhadap industri hulu migas sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada, terutama pada sumber daya gas bumi.

Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi bahkan menilai dukungan terhadap potensi sumber daya itu bersifat mendesak supaya Indonesia tidak kehilangan momentum dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Sebagaimana diketahui, temuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan Indonesia punya nyaris separuh cadangan gas bumi di Asia Tenggara. Temuan itu juga disebut-sebut telah meningkatkan minat investor global untuk menanamkan modal mereka di Nusantara.

"Kondisinya adalah peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini," ucapnya lewat keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Dijelaskan Sofwan, salah satu dukungan yang bersifat mendesak ialah kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif dan tax regime guna memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depannya.

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Bahlil Fokus Sektor Migas Dua Bulan Ke Depan

Kemudian, dibutuhkan juga keleluasaan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkait pilihan production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke skema cost recovery.

"Ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk KKKS karena karakteristik setiap wilayah kerja berbeda dan membutuhkan PSC yang berbeda. Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek," tutur Sofwan.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui investasi sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat sedikit dalam 30 tahun belakangan.

Kondisi itu tak lepas dari rumitnya regulasi yang ada di tanah air. Dijelaskannya, terdapat 11 hal yang harus dibenahi dalam rangka menarik minat investasi sektor hulu migas Indonesia.

"Saya katakan juga kepada rekan kami Menteri Keuangan, ada yang salah dengan kalian, 30 tahun tidak ada investasi, pasti ada yang salah dengan regulasinya," tegas Menko Luhut dalam acara Supply Chain and National Capacity Summit 2024 di Jakarta, Rabu (14/8).

Baca Juga: Menteri ESDM: Investasi Migas Ngedrop Sejak 2012

Tim Menko Luhut pun telah melakukan identifikasi, dan mendapatkan 11 permasalahan utama di sektor hulu migas yang harus dibenahi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi.

Sederet kebijakan yang ada selama ini, sambung Luhut, membuat investor enggan untuk masuk ke Indonesia untuk menggarap potensi minyak dan gas bumi di tanah air.

"Kalau tidak ada yang mau masuk ke rumah kita, pasti ada yang salah dengan kita. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan kepada mereka ini bagus untuk anda, tapi ternyata tidak bagus untuk investasi. Itulah cara berpikir yang harus kita benahi saat ini," tandasnya.

Lebih lanjut, Sofwan mengungkapkan dukungan mendesak lainnya yang diperlukan industri hulu migas ialah penetapan harga domestik serta infrastruktur dalam rangka memastikan kelancaran distribusi gas.

"Jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost, maka yang terjadi akan mempengaruhi minat investor untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut," kata dia.

Seluruh pemangku kepentingan, sambungnya, harus mengingat-ingat pentingnya peran dari sektor hulu migas dalam rangka menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

"Hal yang perlu diingat oleh para stakeholders adalah keberadaan industri migas masih memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi, sehingga keberpihakan menjadi kunci dan bersifat mendesak untuk mencapai hal tersebut," pungkas Sofwan Hadi.