Indonesia Tutup Keran Ekspor Bijih Bauksit Per Juni 2023

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Hal ini dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit dalam negeri.

"Jadi mulai Juni 2023, kami akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/12).

Kebijakan itu menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) agar nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memproyeksikan industrialisasi bijih bauksit di dalam negeri akan meningkatkan pendapatan komoditas tersebut dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.

Berkaca dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada awal Januari 2020, nilai ekspor komoditas tersebut yang sebelumnya hanya Rp17 triliun pada 2014 telah melonjak menjadi Rp326 triliun atau sekitar US$20,9 miliar. Angka itu menunjukkan peningkatan 19 kali lipat.

Perkiraan Jokowi, tahun ini nilai ekspor bijih nikel akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari US$30 miliar. 

“Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Baca Juga: Siap Ajukan Banding, Pemerintah Tak Akan Hentikan Hilirisasi

Presiden menegaskan kebijakan pelarangan ekspor ini tak menjadikan Indonesia tertutup bagi negara luar, tetapi justru terbuka bagi pihak manapun untuk mengembangkan industri di dalam negeri berkaitan dengan bauksit, nikel, hingga tembaga maupun timah.

Artinya, perusahaan dari dalam dan luar negeri mendapat lampu hijau untuk bekerja sama dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya alam. 

Jokowi pun tak akan melarang perusahaan mendirikan industri hilirisasi sendiri di Indonesia.

"Yang kita inginkan adalah pajak ada di sini, PNBP di dalam negeri, kalau kita join dividennya juga ada di sini, royalti di dalam negeri, dan yang paling penting adalah kesempatan kerja, itu yang kita inginkan," kata Jokowi.

Ke depan, dia tak menutup kemungkinan menerapkan kebijakan serupa pada komoditas lain. Dalam hal ini, dia akan mendesak pelaku industri hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan kesiapan mereka.

"Tidak perlu siap 100%, hanya setengah siap saja, kita akan hentikan (ekspor) dan kita paksa segera menyelesaikan industrinya. Dari perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar," ucapnya.

Jangan Ragu-Ragu
Jokowi meminta jajaran kementerian dan lembaga tidak ragu-ragu dan bumbang dengan kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit.

“Jangan ragu-ragu, saya sampaikan kepada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin,” ujarnya.

Dia menuturkan, berdasarkan penghentian ekspor nikel, akan ada penurunan ekspor di awal tahun pemberlakukan pengehentian ekspor bijih bauksit.

Namun, pada tahun kedua, ketiga, dan keempat, akan terjadi lompatan yang sangat signifikan. “Pengalaman kita di Nikel seperti itu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan saat ini sudah terdapat empat fasilitas pemurnian bauksit eksisting dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.

Tak hanya itu, Airlangga mengatakan pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan kapasitas input akan mencapai 27,41 juta ton dan kapasitas produksi sebesar 4,89 juta ton.

"Cadangan bauksit kita ini kan besar sekitar 3,2 miliar ton dan ini bisa memenuhi kapasitas. Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan, masih ada 12 smelter lain dan ketahanan bauksit kita antara 90-100 tahun," jelas Airlangga.

Nantinya, hilirisasi bauksit akan masuk ke alumina sebelum diproses menjadi alumunium. Dari situ, akan muncul produk lanjutan dalam bentuk batangan dan akan turun lagi ke industri yang saat ini sudah punya ekosistem, yakni industri permesinan dan konstruksi.

Pelarangan ekspor bauksit itu tak hanya dalam bentuk mentah, melainkan juga bauksit yang bisa dicuci. Artinya, seluruh bentuk komoditas bauksit sudah tak bisa lagi diekspor per Juni 2023.

"Saat ini, jumlah impor alumunium kita mencapai US$2 miliar. Dengan adanya proses hilirisasi di Indonesia, US$2 miliar itu akan menghemat devisa," kata dia.

“Terkait dengan (potensi) gugatan WTO, karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, nggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia,” jelas Airlangga.