Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|09:10 WIB

Indonesia Siap Selenggarakan Presidensi G20 Tahun 2020

Presidensi G20 tahun depan akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Dian Hapsari

ImageSuasana pemukiman warga di kawasan Mangga Besar, Jakarta. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A.

JAKARTA – Indonesia resmi akan menjadi Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia siap menyelenggarakan KTT G20 tahun depan.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik.

“Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19,” katanya dalam Konferensi Pers G20, Jakarta, Selasa (14/9) malam.

Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh Perdana Menteri (PM) Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.

“Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu,” imbuh Airlangga.

Asal tahu saja, G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997/1998.

G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia.

Airlangga mengungkapkan, kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia.

Ia menambahkan, dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia.

“Karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track).

Kemudian, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track).

Sementara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

Usung Tema Recover Together, Recover Stronger
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger.

“Presidensi G20 Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam Presidensi G20 Indonesia.

Indonesia, disebut tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. “Ini memang menjadi DNA politik luar negeri Indonesia,” katanya.

Retno menambahkan, jika melihat beberapa tahun belakangan, saat keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, di ECOSOC, pada saat ia menjadi salah satu co-chair di COVAX AMC EG maka Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan, dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang.

“Dan peran ini akan kita lanjutkan saat Indonesia memegang Presidensi G20,” imbuhnya.

Indonesia, sambungnya, akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

Presidensi G20 Indonesia juga disebut akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha dan Parlemen.

Retno melanjutkan, selain isu kesehatan dan pandemi serta pembangunan berkelanjutan, perhatian besar akan diberikan pada UMKM dan ekonomi digital, yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi.

Ia juga mengatakan Pemerintah Indonesia ingin mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas dalam dunia kerja.

Tak hanya di situ, ia juga bilang nantinya akan ada forum bisnis dan kemitraan di sektor sustainable infrastructure dan investasi kesehatan. “Kita perlu memperkuat sektor-sektor tersebut, untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan, ketahanan bersama,” ucap Retno.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA