20 Mei 2023
17:50 WIB
Editor: Fin Harini
JAKARTA - Indonesia berharap penyelesaian segera proses peninjauan atau reviu kesepakatan Indonesian-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA) dengan Jepang.
“Termasuk realisasi komitmen Jepang dalam isu transisi energi sebagaimana dicanangkan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diumumkan pada KTT G20 Bali bulan November 2022 lalu,” demikian pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diterima di Jakarta, Sabtu (20/05), terkait pertemuan bilateral Indonesia-Jepang di Hiroshima, Jepang, dilansir dari Antara.
Adapun terkait IJEPA, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan sejumlah poin seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.
Selain masalah IJEPA, dalam pertemuan bilateral, Presiden dan PM Kishida juga membahas perdagangan kedua negara. Menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.
“Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden, dilansir dari siaran pers.
Sedangkan terkait investasi, Presiden mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
“Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH & UR,” ucap Presiden.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait transisi energi. Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Terakhir, terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.
Pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida digelar sebelum penyelenggaraan KTT G7 yang merupakan pertemuan negara-negara ekonomi maju utama dunia.
Pertemuan dengan PM Jepang selaku tuan rumah KTT G7, menurut Kemenko Perekonomian, menjadi momen penting sekaligus untuk memperingati 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang, di mana pada 2023 ini Indonesia bertindak selaku Keketuaan ASEAN dan Jepang selaku Presidensi G7.
Jepang juga menjadi mitra strategis perekonomian Indonesia dengan mencatatkan sebagai peringkat ketiga dalam sektor perdagangan dan peringkat keempat untuk sektor investasi. Indonesia memandang positif usulan peningkatan hubungan kemitraan strategis komprehensif antar kedua negara.
Pertemuan bilateral RI-Jepang ini juga dimaksudkan untuk persiapan rencana kedatangan Kaisar Naruhito di Indonesia dalam waktu dekat.
Bilateral Indonesia-Inggris
Selain agenda bilateral dengan Jepang, Menko Airlangga juga mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Dalam pertemuan dengan PM Inggris, Indonesia mengapresiasi beberapa capaian kerja sama konkret. Selaku mitra dialog ASEAN, Inggris memiliki peran penting untuk mendukung kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang aman, stabil dan makmur.
Kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris sendiri mencatat capaian sangat baik pada tahun 2022 lalu. Investasi Inggris di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, yakni dari US$322,9 juta pada tahun 2021 menjadi US$628,3 juta pada tahun 2022.
KTT G7 tahun 2023 kali ini diselenggarakan di tengah dinamika geopolitik yang masih terjadi di Ukraina serta setelah pencabutan status kegawat-daruratan covid-19 secara internasional oleh World Health Organization pada awal Mei 2023.
PM Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa keseluruhan tema utama KTT ini adalah untuk menegaskan kesatuan G7 dan memperkuat peran G7 menuju komunitas internasional yang bercirikan kerja sama, bukan perpecahan dan konfrontasi, dan untuk menunjukkan kontribusi aktif dan konkrit terhadap pencapaian tujuan ini.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam acara KTT G7 ini adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.