Indonesia Dorong LCT Secara Masif Di ASEAN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tengah mengkaji dampak penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) secara masif di perdagangan ASEAN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Nella Sri Hendriyetty.

"Kami juga sedang menganalisis apa saja kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa mendukung penerapan Local Currency Transaction ini sehingga bisa mendorong volume perdagangan di ASEAN," kata Nella dalam webinar yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (3/5), dilansir dari Antara.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, mendorong kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan secara bilateral.

Pemakaian mata uang lokal negara ASEAN diharapkan akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut merupakan strategi antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan netralitas ASEAN di tengah tantangan perekonomian global dan konflik yang terus terjadi di dunia.

Selain itu, penggunaan mata uang lokal diharapkan juga akan membuat keragaman di dalam komposisi cadangan devisa dan memberikan perlindungan tambahan pada negara-negara anggota ASEAN terhadap risiko volatilitas mata uang serta menambah kekuatan ekonomi kawasan.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, lanjut Nella, ASEAN akan membentuk gugus tugas untuk merumuskan proses transisi penggunaan mata uang lokal negara-negara ASEAN dalam transaksi keuangan intra-ASEAN.

"Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mengurangi risiko ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang," katanya.

Nella menyampaikan pemerintah Indonesia tengah menjalin pendekatan dengan Malaysia dan Thailand. 

Namun, hal ini masih dilakukan secara bilateral, belum secara regional.

"Sejauh ini mereka (negara anggota ASEAN) tidak menentang konsep ini untuk diterapkan. Namun, untuk berpartner, karena harus ada perjanjian bilateral-nya lebih dulu, mereka masih menunggu dan ada beberapa yang masih dalam proses negosiasi," jelas Nella.

Meski terdapat upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, pemakaian mata uang tersebut dalam penyediaan cadangan devisa di Indonesia dan sebagian negara anggota ASEAN lainnya saat ini masih sangat dominan. 

Artinya, ASEAN perlu bekerja sama untuk menciptakan strategi guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS secara bertahap.

"Namun, negara-negara anggota ASEAN tidak mungkin serta merta meninggalkan dolar AS dalam transaksi dagang di luar ASEAN. Karena, hal ini akan memicu kemarahan negara adidaya tersebut dan berpotensi menimbulkan masalah geopolitik," ujar Nella.

Digunakan Sektor Pariwisata
Nella menambahkan, sejauh ini transaksi penggunaan mata uang lokal di perdagangan ASEAN paling banyak digunakan di sektor pariwisata.

“Saat ini memang transaksi paling besar itu di sektor pariwisata,” katanya.

Menurut Nella, penggunaan mata uang lokal di sektor pariwisata biasanya dilakukan melalui QRIS ketika ada turis asing asal Thailand atau Malaysia yang berkunjung ke Indonesia.

Hanya saja, lanjut Nella, belum semua sistem perbankan menggunakan fasilitas tersebut. Masih perlu adanya intervensi lebih lanjut dari pemerintah untuk memperluas cakupan penggunaan mata uang lokal dalam sistem perbankan.

Di sisi lain, keketuaan Indonesia pada ASEAN juga mendorong penggunaan Quick Response Code atau QR tunggal yang bisa digunakan di semua negara anggota dalam transaksi perdagangan, termasuk di bidang pariwisata.

Kemudian, Indonesia juga tengah menggalang dukungan negara ASEAN untuk memasukkan transisi energi ke dalam taksonomi transisi energi versi 2 yang sesuai dengan situasi dan karakter di Asia Tenggara agar diakui secara global. 

Hal tersebut bertujuan untuk membuat penyaluran pembiayaan transisi energi menjadi lebih murah.

Selain pendanaan di sektor keuangan, ada juga sokongan Indonesia dalam forum ASEAN terkait peningkatan pembiayaan infrastruktur. Hal itu diwujudkan melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara masing-masing dengan nilai pengembalian murah yang dananya dikumpulkan secara bersama oleh negara-negara ASEAN.