IKN Tawarkan 300 Investasi Kepada Investor

PENAJAM - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menawarkan 300 paket investasi kepada investor dalam dan luar negeri. Penyediaan sarana prasarana di bidang perumahan, transportasi dan energi, termasuk paket investasi yang ditawarkan pada ibu kota negara Indonesia baru tersebut.

"Tahap pertama sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan Kota Nusantara pada para investor," ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, melalui keterangan yang diterima di Penajam, Jumat (26/5).

Otorita IKN berharap, pembangunan IKN tersebut berjalan cepat dan berkelanjutan hingga 2045. Dalam kurun waktu tersebut ibu kota negara Indonesia baru, akan diwujudkan sebagai kota futuristik, menurut dia, yang menjanjikan prospek bisnis berkelas global.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN hanya menyiapkan 20% dari total anggaran pembangunan ibu kota negara baru. Sisanya adalah partisipasi swasta.

Menurutnya, partisipasi swasta meliputi kerja sama pembangunan melibatkan pihak swasta (public private partnership/PPP) dan investasi langsung. Kemudian melalui pembiayaan kreatif seperti crowd funding ataupun carbon trading, filantropi dan lain sebagainya.

Kota Pintar
Ia melanjutkan, investasi tidak hanya pada proyek pendirian infrastruktur atau bangunan saja, tetapi juga investasi pada bidang perangkat lunak untuk membangun ibu kota negara Indonesia baru menjadi kota pintar.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ongkos pembangunan smart city di kota-kota yang sudah lama berdiri, lebih mahal dibandingkan membangun kota baru dengan infrastruktur terkini seperti di Ibu Kota Nusantara.
 
“Ketika kita berinvestasi kota-kota baru (smart city) di kota-kota yang sudah ada seperti Jakarta Bandung Surabaya itu ongkosnya akan lebih mahal dibandingkan membangun sebuah kota baru dengan infrastruktur terkini. Itu realitas silakan saja dihitung,” kata Menteri Erick usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023 di Jakarta, Kamis (26/5).
 
Erick menuturkan, smart city atau kota pintar merupakan bagian dari kehidupan generasi muda yang berharap akan kemudahan dan perubahan. Idealnya, setiap negara memiliki minimal 10 smart city. Namun Indonesia baru mempunyai tiga smart city, yakni Jakarta, Makassar dan Medan.
 
Bambang melanjutkan, investor dapat menanamkan modal (investasi) sebagai pengembangan kawasan (area developer) dan mengelola kawasan tertentu. Seperti kawasan pariwisata atau pusat keuangan (financial center).

Bambang menuturkan, pemerintah pusat hanya membangun fasilitas vital yang dapat memicu efek ganda (multiplier effect) seperti bendungan dan jalan tol. Lalu, akses jalan di KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) yang sebagian mulai digunakan untuk jalur pengangkutan logistik dan material pembangunan.

Pengerjaan gedung vital sendiri, lanjut Bambang, masih terus berjalan. Di antaranya pembangunan Istana Negara, kantor kementerian koordinator serta perumahan pejabat negara.

Selesai 2024
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai sebesar Rp23,7 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu mengatakan, paket proyek tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang dikerjakan oleh APBN melalui Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR sendiri telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024, dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada  2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun.
 
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Termasuk memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
 
“Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik,” serunya.
 
Kementerian PUPR, imbuhnya, juga akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak, agar infrastruktur dasar IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I IKN dapat selesai sesuai target pada 2024. 

KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.