Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Buka Suara Sepinya Pasar Tanah Abang

JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menanggapi maraknya isu gulung tikar pedagang tekstil tanah abang. Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan pedagang tekstil di seluruh Indonesia tidak hanya di tanah abang termasuk di pasar-pasar tradisional juga mengalami kebangkrutan.

"Saat ini kita berhadapan pada salah satu media sosial yang menjual barang-barang dari luar contoh Thailand, Tiongkok, dan beberapa negara lain. Sedangkan pemerintah tidak melakukan advokasi pendampingan terhadap pedagang untuk melakukan penjualan di online shop juga," katanya dalam pernyataan resmi, Selasa (19/9).

Seperti yang diketahui, belakangan tengah beredar video di banyak media sosial yang menunjukkan kondisi Pasar Tanah Abang yang kian sepi pengunjung. Padahal, Pasar tanah Abang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.  

Dalam cuplikan video tersebut, para pedagang Pasar Tanah Abang mengungkapkan keluh-kesah tentang penjualan yang menurun, dan pengunjung yang kian sepi bahkan lebih dari saat pandemi. Hal ini sendiri disinyalir akibat banyak pembeli yang memilih berbelanja di toko online yang difasilitasi e-commerce. 

Baca Juga: Ekonom Minta Pemerintah Desak E-commerce Transparansi Dua Data Ini

Hal ini rupanya juga dirasakan oleh Reynaldi, ia mengatakan, industri dalam negeri beberapa waktu belakangan harus berhadapan pada gempuran produk luar yang harganya jauh lebih murah dari produk dalam negeri.

Untuk itu ia berharap agar pemerintah bisa bekerjasama dengan beberapa aplikasi atau platform e-commerce seperti TikTok dan Shopee agar dapat mendorong algoritma pedagang-pedagang UMKM Indonesia dapat diperkuat. 

Pihaknya juga yakin bahwa keberpihakan dari pemerintah dapat mendorong agar aplikasi-aplikasi tersebut justru menampakkan keunggulan UMKM dan produk dalam negeri agar bisa membantu masyarakat bertahan. 

"Di sini kehadiran pemerintah diharapkan dan mencari solusi agar ada titik temu antara modernisasi berjualan dapat juga digunakan oleh pedagang-pedagang kita yang masih kecil," ujarnya. 

Reynaldi mengungkapkan IKAPPI telah menemukan beberapa fakta seperti adanya penurunan omzet 60% secara keseluruhan pada pasar-pasar tekstil. Lalu untuk pasar tematik seperti tanah abang mengalami penurunan hingga 75%.

"Kita harapkan agar pemerintah melakukan upaya serius dalam menjaga agar eksistensi pasar tradisional yang mengutamakan tawar-menawar, silaturahmi tetap terjaga walaupun di online shop," ucapnya.

Disidak Teten
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendapati Pasar Tanah Abang semakin sepi. Melihat ini ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya,  salah satu yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital termasuk kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan persaingan usaha.

Teten dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9) mengatakan, Pasar Tanah Abang pernah menjadi pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Namun di era digital, pasar yang telah ada sejak tahun 1735 itu terlihat para pedagangnya mengalami tantangan berat dalam hal perubahan perilaku pasar dari offline ke online dan serbuan produk asing.

“Jadi isunya bukan pedagang offline kalah dengan mereka yang online, namun bagaimana UMKM yang sudah go online harus memiliki daya saing dan mendorong produk lokal untuk tumbuh dan berkembang,” kata Teten.

Ia memantau para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan omzet rata-rata lebih dari 50%. Meskipun mereka juga sudah melakukan transformasi dalam berjualan dengan memasarkan produknya secara online tetapi tetap saja sulit bagi sebagian besar mereka untuk bisa meningkatkan kembali omzet usahanya. 

“Kami sudah melakukan diskusi pasar, mereka mengalami penurunan penjualan. Meskipun pada waktu tertentu ada peningkatan tetapi bisa dipastikan ini dampaknya bisa permanen,” katanya.

Baca Juga: Kominfo Pantau Perkembangan Regulasi Perdagangan di TikTok

Menurut Teten, hal yang perlu diatur adalah mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak. “Lalu mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,” ujarnya.

Ia menekankan, pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik yang di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri. 

“Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,” ucapnya.

Ia mengamati, sampai saat ini pedagang UMKM yang berjualan secara online sebagian besar merupakan seller produk impor atau mereka tidak memiliki produk sendiri. 

Ia memaparkan 56% produk dikuasai e-commerce asing secara total revenue untuk akumulasi produk lokal dan impor. Untuk itu bukan hanya UMKM produsen lokal yang harus semakin kuat, namun juga dari sisi masyarakat sebagai konsumen juga harus menjadi perhatian.

Oleh karena itu, Teten menekankan pentingnya untuk memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.