Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

06 Juli 2021|09:52 WIB

Holding UMi Pacu Literasi dan Inklusi Keuangan

Target OJK indeks inklusi keuangan mencapai di atas 90% pada 2023.

Penulis: Fitriana Monica Sari,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi UMKM. Pedagang bawang merah goreng menunggu pembeli di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (21/ 6/2021). ANTARAFOTO/Basri Marzuki

JAKARTA – Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) dinilai akan semakin meningkatkan pemberdayaan UMKM lantaran meningkatkan pembiayaan formal di kalangan pelaku usaha di segmen tersebut. 

Karena itu, pembentukan holding BUMN UMi juga memacu literasi dan inklusi keuangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer. Anggota dewan asal Pulau Dewata itu mengatakan, pembentukan holding tiga BUMN yang fundamental usahanya memang fokus pada pemberdayaan UMKM akan mengintegrasikan ekosistem UMi. 

Hal ini akan mempermudah akses permodalan, pembayaran, dan penguatan digitalisasi UMKM yang masih rendah. 

Demer menilai holding BUMN UMi merupakan kebijakan tepat dari pemerintah. Sebab, persoalan klasik para pelaku usaha kecil dan mikro adalah masalah literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan. 

Jika literasi lemah, inklusi atau akses serta pemanfaatan layanan keuangan sulit dijangkau. Implikasinya akan mengerdilkan kapasitas dan daya saing usaha pelaku UMKM dan UMi. 

"Artinya ini (Holding BUMN UMi) satu langkah visioner dan strategis," ujar Politikus Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin (5/7). 

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Desember 2020, indeks literasi keuangan mencapai 38,03%, sedangkan inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut merupakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan regulator tersebut pada 2019. 

Persentase itu meningkat dari hasil survei OJK pada 2016 dengan indeks literasi keuangan 29,7%, sedangkan inklusi keuangan 67,8%. Adapun, target OJK indeks inklusi keuangan mencapai di atas 90% pada 2023. 

Oleh karena itu, Demer berharap dengan integrasi ekosistem usaha ultra mikro melalui holding BUMN UMi, hambatan-hambatan terhadap literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan bisa diatasi. Dengan demikian, pelaku usaha kecil akan semakin lebar mengembangkan bisnis ke depan. 

"Holding ini diharapkan juga dapat membina pelaku UMKM untuk menerapkan pola-pola usaha yang lebih modern," ucapnya. 

Dengan terpacunya literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan formal, Demer memproyeksikan, ke depan masyarakat akan terhindar dari penipuan yang berkedok layanan jasa keuangan, seperti investasi bodong ataupun praktik rentenir bermodus pinjaman uang secara daring. 

"Pemahaman tersebut akan memberikan dampak besar bagi kesehatan industri keuangan yang seringkali terjadi penipuan melalui pinjaman online atau investasi bodong," imbuhnya. 

Lebih jauh, Demer mengungkapkan, langkah pemerintah melalui sinergi ketiga BUMN akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas peningkatan kapasitas UMKM. Hal itu mewujudkan kemudahan akses pembiayaan dengan biaya murah bagi kelompok usaha kecil. 

Pasar Berbeda
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi menegaskan, kehadiran holding ultra mikro tidak perlu dikhawatirkan oleh penggiat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan menganggap sebagai persaingan. 

Pendekatan layanan yang diberikan oleh KSP dan holding sebagai bank sangat berbeda. KSP sebagai lembaga koperasi berbasis keanggotaan, hanya memberikan layanan kepada anggota yang di dalamnya ada semangat memiliki yang tinggi dan gotong royong. 

Menurutnya, masing-masing lembaga pembiayaan ini pun memiliki pasar yang berbeda. KSP dengan basis keanggotaan menciptakan rasa memiliki terhadap koperasi. Keberlangsungan koperasi merupakan hasil keputusan bersama anggota yang kemudian dijalankan bersama. 

“Karena itu, kekhawatiran persaingan bunga pinjaman seharusnya tidak perlu ada, karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam rapat anggota,” ujar Zabadi. 

Selama ini, KSP sebagai lembaga memiliki prinsip-prinsip perkoperasian yang terbangun dari sistem pengelolaan yang bersifat demokratis dan terbuka. Di dalamnya, ada pula pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil terhadap semua anggota. 

“Anggota memperoleh kemanfaatan lain sebagai bagian dari koperasi, tidak sekadar hanya mendapatkan layanan pinjaman,” kata Zabadi.  

Oleh karena itu, Zabadi meminta, ini saatnya KSP untuk semakin meningkatkan layanannya dan melihat potensi-potensi baru sebagai market yang akan menjadi pasar KSP. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah holding tiga BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. 

Langkah awal pembentukan holding tersebut telah dimulai seiring Keterbukaan Informasi dari manajemen BRI. Pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. 

BRI melaksanakan right issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. 

Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI. 

Pembentukan holding dilakukan untuk mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro dan UMKM dengan lebih baik lagi.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA