Hipmi: Impor BBM Bukan Monopoli, Pertamina Bantu SPBU Swasta

JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, impor Bahan Bakar Minyak (BBM) lewat Pertamina murni urusan bisnis dan tidak ada praktik monopoli.

Akbar mengatakan ada kalanya antarperusahaan berkolaborsi, meski terjadi rivalitas di dalamnya. Seperti halnya Pertamina dengan badan usaha swasta yang menjalankan bisnis SPBU di Indonesia, dalam hal pemenuhan BBM murni atau base fuel.

"Saya bukan pengusaha migas. Namun, bicara bisnis, dasarnya tidak jauh berbeda. Ketika suatu perusahaan tidak punya barang, dia akan berusaha cari meski dari perusahaan lainnya. Intinya barang itu harus ada biar bisa dijual," jelasnya melansir Antara, Jakarta, Kamis (2/10).

Baca Juga: Yah! BBM Mentah Pertamina Ditolak; Vivo-BP Batal Beli, Shell Ogah

Selain tak ada praktik monopoli, sambungnya, Pertamina justru membantu badan usaha swasta agar kembali memiliki BBM sehingga bisa melanjutkan bisnis melalui skema business to business (B2B).

Lagipula, lanjut Akbar, sejumlah badan usaha swasta sepakat berkolaborasi dengan Pertamina dalam penyediaan base fuel. Khususnya, untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2025.

Menurutnya, Kementerian ESDM juga tidak mengintervensi badan usaha swasta dalam pengadaan tambahan pasokan BBM. Sebab, kementerian hanya menjembatani kebutuhan pihak swasta dengan Pertamina.

Baca Juga: Stok Semakin Tipis, Shell Ungkap Hanya 5 SPBU Yang Masih Jual Bensin

Adapun mekanisme kerja sama tetap dilakukan secara B2B. Bahkan, Pertamina telah menyanggupi spesifikasi base fuel yang diminta badan usaha swasta, baik dari segi kualitas maupun standar internasional.

"Mekanisme pengadaannya juga transparan karena melibatkan joint surveyor. Penetapan harganya juga dilakukan secara terbuka," kata Akbar.

Selain itu, ia mengatakan Kementerian ESDM sebagai pengadil telah meminta Pertamina dan badan usaha swasta penyelenggara SPBU untuk menyerahkan rencana kuota impor BBM 2026 pada Oktober ini. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Kembali, Akbar menyampaikan, apa yang dilakukan Kementerian ESDM menjadi bukti bahwa tidak ada praktik monopoli atau impor BBM dilakukan satu pintu oleh Pertamina. 

"Artinya, Kementerian ESDM sudah sangat fair," ucapnya.

Kargo Kedua Pertamina Sampai Hari Ini
Sebelumnya, Kementerian ESDM berharap, kargo kedua berisi BBM murni atau base fuel yang diimpor oleh Pertamina tiba di pelabuhan pada hari ini, Kamis (2/10), sehingga dapat langsung diserap oleh SPBU swasta.

Baca Juga: Terungkap! Segini Kuota Impor Shell Cs Tahun 2025

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, kargo pertama impor BBM murni dari Pertamina sebelumnya sudah tiba dan diharapkan dapat diserap oleh SPBU swasta.

"Kargo kedua itu Insya Allah besok (Kamis, 2/10) sudah tiba di pelabuhan, jadi besok sudah ada dua kargo," ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10). 

Baca Juga: Purbaya: Tak Ada Silang Pendapat Dengan Pertamina Soal Bangun Kilang

Ia mengatakan, sepanjang Agustus-September 2025, kementeriannya melakukan beberapa pertemuan dengan mengundang BUMN (Pertamina) dan badan usaha swasta (SPBU swasta) dalam rangka melakukan kolaborasi, agar kekurangan BBM SPBU swasta setidaknya bisa diatasi sampai Desember 2025.

Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perusahaannya tidak memanfaatkan situasi dan tidak mencari untung saat menjalankan tugas mengimpor bahan bakar minyak tambahan untuk SPBU swasta. Simon berharap, harga BBM di SPBU swasta nantinya tetap stabil di tingkat konsumen.