Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

30 April 2021|18:27 WIB

Hingga Maret 2021, Pemerintah Hibahkan BMN Senilai Rp10,08 Triliun

Di samping hibah, juga ada mekanisme pinjam pakai

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImagePos Lintas Batas Negara Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. PUPR/Dok

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat barang milik negara atau BMN yang dihibahkan pemerintah pusat hingga Maret 2021 senilai Rp10,08 triliun, mencakup 549 persetujuan.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi merinci, secara keseluruhan BMN yang dihibahkan pada 2019 sebesar Rp21,33 triliun dengan 3.052 persetujuan. Lalu, pada 2020 sebesar Rp16,55 triliun dengan 2.479 persetujuan.

"Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni melalui pemberian kewenangan pengelolaan/penggunaan aset pemerintah pusat oleh pemerintah daerah," katanya dalam Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional, Jakarta, Jumat (30/4).

Purnama menjelaskan, secara garis besar, aset pemerintah pusat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Aset juga bisa berasal dari perolehan lain yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Adapun aset negara yang dapat dimanfaatkan pemda adalah aset negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah ditetapkan statusnya sebagai BMN.

"Selain itu, aset tersebut sedang tidak digunakan atau tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat. Pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan/penggunaan aset pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berbagai mekanisme seperti pinjam pakai dan hibah," jelas Purnama.

Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir aset yang digunakan wajib diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

Sedangkan hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain, salah satunya kepada pemerintah daerah, tanpa memperoleh penggantian.

Adapun syarat aset yang dapat dihibahkan yakni aset tersebut bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak serta tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas-fungsi pemerintahan. 

Tercatat pada 2019, nilai pinjam pakai BMN sebesar Rp0,23 triliun dengan 24 persetujuan. Sedangkan pada 2020 pinjam pakai meningkat signifikan, tercatat sebesar Rp3,13 triliun dengan 55 persetujuan. Pada 2021, hingga bulan Maret tercatat jumlah persetujuan pinjam pakai BMN sebanyak 16 persetujuan dengan nilai Rp0,12 triliun. 

Aset Pinjam Pakai dan Hibah
Purnama menuturkan, salah satu BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang dilakukan pinjam pakai yakni tanah seluas 29,6 ha senilai Rp254,506 miliar kepada Pemerintah Daerah Dumai yang digunakan untuk Posyandu, kantor kelurahan, sekolah, makam pahlawan, pasar, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Dumai, dan juga perkantoran.

Selain itu, pinjam pakai juga dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, berupa Tribun Gelora November, Gedung Sanggar Pramuka, Gedung Olahraga, Gedung Pesos serta Gedung Olahraga dan Kesenian dengan luas 3.272 m2 senilai Rp135, 32 juta.

"Sedangkan dengan mekanisme hibah, tercatat Pemerintah Pusat telah menghibahkan Stadion Bima kepada Pemerintah Daerah Cirebon seluas 161.193 m2 dengan nilai Rp Rp472,94 miliar," ujar Purnama.

Selain stadion ada juga Hibah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ke Pemkab Klungkung senilai Rp14,883 miliar dan hibah rusunawa ke Pemerintah Kota Surakarta senilai Rp 21, 25 miliar.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga menghibahkan tanah seluas 767m2 senilai Rp32 miliar kepada Pemerintah Kota Semarang untuk penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. 

Adapun BMN yang berasal dari belanja dana APBN yang mendukung perekonomian daerah, salah satunya adalah Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan PLBN Aruk memiliki luas 26,2 hektare dengan total anggaran pembangunan sebesar Rp332,7 miliar.

Lewat pembangunan PLBN Aruk, perekonomian masyarakat di daerah perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, diharapkan meningkat. Di wilayah tersebut terdapat berbagai potensi perekonomian yang dapat dieksplorasi.

Tercatat pada 2020, arus keluar-masuk atau traffic migrasi pada PLBN Aruk masing- masing sebanyak 33.376 dan 49.849 orang. Letak Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia menjadi pasar potensial bagi produk/komoditas ekspor Kabupaten Sambas seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan manufaktur.

Pada 2020, Kabupaten Sambas mampu menghasilkan komoditas ekspor hingga mencapai 524.012 kg senilai Rp4,5 miliar.  Selain itu, potensi pariwisata pada Kabupaten Sambas juga cukup banyak, seperti Air Terjun Riam Merasap, Goa Santok, Pasar Wisata dan Pantai Teluk Atong Temajuk. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER