Hingga Akhir Juli 2021, Defisit APBN Mencapai Rp336,9 Triliun

JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir bulan Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun atau sebesar 2,04% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

“Defisit untuk tahun 2020 ini pada bulan akhir Juli 336,9 triliun atau 2,04% dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/8). 

Defisit anggaran hingga akhir bulan Juli 2021 lebih baik dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Pada bulan Juli 2020 lalu, defisit anggaran mencapai Rp329,9 triliun atau mencapai 2,14% terhadap PDB.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran masih sesuai jalur yang ditargetkan mencapai 5,70% dari PDB pada akhir tahun nanti. “Dan ini masih on track untuk defisit kita di 5,07%,” katanya. 

Hingga akhir bulan Juli 2021, pendapatan negara mencapai Rp1.031,5 triliun atau mencapai 59,2% dari target atau tumbuh 11,8% secara tahunan (year on year/yoy).

Realisasi pendapatan negara kali ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp922,5 triliun, terkontraksi -12,3% yoy.

Adapun rincian penerimaan pajak mencapai Rp647,7 triliun atau telah mencapai 52,7% dari target, tumbuh 7,6% yoy.

Realisasi penerimaan pajak kali ini lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp602,0 triliun atau terkontraksi -14,7% yoy.

Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp141,2 triliun atau telah mencapai 65,7% dari target, tumbuh signifikan 29,5% yoy.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai kali ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp109,1 triliun atau hanya tumbuh 3,7% yoy.

Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp242,1 triliun atau telah mencapai 81,2% dari target, tumbuh 15,8% yoy.

Realisasi PNBP kali ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp209,0 triliun atau terkontraksi -13,5% yoy.

“Ini semua dari sisi pendapatan negara menggambarkan perekonomian mengalami turn around dan degupnya tertangkap oleh pendapatan negara kita,” terang Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja negara baru mencapai Rp1.368 triliun atau 49,8% dari target. Meski demikian, belanja negara tumbuh 9,3% yoy.

Realisasi belanja negara kali ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp1.252,4 triliun atau hanya tumbuh 1,3%.

Adapun rincian belanja negara untuk belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp952,8 triliun atau baru 48,7% dari target, tumbuh 20,1% yoy.

Realisasi belanja pemerintah pusat kali ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp793,6 triliun atau hanya tumbuh 4,2%.

Belanja pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp549,2 triliun atau mencapai 53,2% dari target, meningkat 30,9% yoy.

Realisasi belanja K/L kali ini lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp419,7 triliun atau tumbuh stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, belanja non-K/L baru mencapai Rp403,6 triliun atau baru 43,8% dari target, tumbuh 8,0% yoy.

Realisasi belanja non-K/L kali ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp373,9 triliun yang berhasil tumbuh 9,5%.

“Dari sisi belanja pun APBN bekerja keras memulihkan dan mendorong pemulihan ekonomi,” ucap Bendahara Negara.

TKDD Masih Terkontraksi
Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp415,5 triliun atau baru 52,2% dari target, terkontraksi -9,4% yoy.

“TKDD mengalami struggle mengalami kontraksi 9,4% yoy. Baik transfer ke daerah yang umum, dana bagi hasil dan DAK maupun dana desa semua masih dalam negatif growth,” ujar Sri Mulyani.

Realisasi TKDD tahun lalu lebih baik dibandingkan kali ini. Tahun lalu, pada periode yang sama, realisasi TKDD mencapai Rp458,8 triliun atau hanya terkontraksi -3,4% yoy.

Adapun jika dirinci, transfer ke daerah baru mencapai Rp380,3 triliun atau baru 52,6% dari target, terkontraksi -7,5% yoy.

Realisasi transfer ke daerah tahun lalu lebih baik dibandingkan kali ini. Tahun lalu, pada periode yang sama, transfer ke daerah mencapai Rp410,9 triliun atau hanya terkontraksi -5,1% yoy.

Sementara, dana desa baru mencapai Rp35,2 triliun atau baru 48,9% dari target, terkontraksi 26,4% yoy.

Realisasi dana desa tahun lalu lebih baik daripada kali ini. Sebab, pada periode yang sama, realisasi dana desa mencapai Rp47,9 triliun atau tumbuh signifikan 14,4% yoy.

“(TKDD .red) Tahun lalu juga negatif, tapi tahun ini terlihat negatifnya lebih dalam bahkan dana desa pun belum positif. Karena tahun lalu memang dana desa kita flush pada awal kuartal I dan terutama kuartal II. Tahun ini mungkin kita akan back loading,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pembiayaan anggaran mencapai Rp447,8 triliun atau mencapai 44,5% dari target, terkontraksi -10,9% yoy. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp502,7 triliun atau tumbuh 48,4% yoy.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, hingga akhir bulan Juli 2021, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mulai mengalami penurunan.

Saat ini posisi SiLPA sebesar Rp110,9 triliun yang digunakan menggunakan SiLPA untuk akselerasi pembiayaan.

“SiLPA ini lebih kecil dibandingkan bulan Juni 2021 yang sebesar Rp135,9 triliun, dan dibandingkan tahun lalu yang Rp172,9 triliun ini jauh lebih kecil,” terang Sri Mulyani.