Hanya Dua Provinsi Masuk Kategori High Income

JAKARTA- Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 2022 antarprovinsi perlu menjadi perhatian. Dari banyak provinsi di Tanah Air, hanya Kalimantan Timur (Kaltim) dan DKI Jakarta yang masuk dalam kategori high economy. Kaltim mencatatkan PDRB US$ 16.083 per kapita, sedangkan PDRB per kapita di DKI Jakarta mencapai US$ 20.103.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakannya pada Rabu (5/4).  

“Banyak daerah-daerah yang bahkan masih di lower-middle income, termasuk di Jawa sendiri, yaitu Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Menteri Suharso saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan, Bappenas mencatat ada 20 provinsi yang berada dalam kategori lower-middle income. Di Pulau Jawa, hanya Jawa Timur yang sudah masuk kategori itu ,bersama 13 provinsi lainnya. 

Di sisi lain, provinsi dengan rata-rata pendapatan per kapita tertinggi mengalami tren penurunan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Jadi kalau celah fiskalnya membaik, memang semestinya DAU-nya menurun, tetapi kadang-kadang secara nominal tetap tinggi, tapi intern of percentage cenderung menurun. Kita berharap semakin banyak daerah-daerah yang sukses, DAU-nya mendekati 0,” imbuh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Terhadap DAU ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip dari Antara, mengalokasikan sebesar Rp396 triliun untuk DAU tahun 2023. Nilai tersebut terbagi menjadi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp286,76 triliun dan DAU ditentukan penggunaannya sebesar Rp109,23 triliun.

Untuk bagian DAU ditentukan penggunaannya, pihaknya membagi untuk alokasi bidang pendidikan sebesar Rp40,06 triliun dan bidang kesehatan sebesar Rp26,03 triliun.

“Selain itu, bidang pekerjaan umum sebesar Rp15,72 triliun dan bidang penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp25,74 triliun, serta sisanya untuk mendukung pendanaan kelurahan,” kata Direktur JPK Luky Alfirman dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI.

Imbas Covid
Pada kesempatan berbeda, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui ada peningkatan angka kemiskinan di kota itu, dari 3,9% menjadi 4,5%. Peningkatan itu disebabkan adanya pandemi covid.  

"Angka kemiskinan sekarang 4,5%. Sebelum 2019 sempat mencapai 3,9%. Kemiskinan naik sedikit karena pandemi covid-19," kata Ita, pekan lalu. 

Ita pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang yang diuraikan  dalam rapat paripurna di DPRD Kota Semarang, mengatakan pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Pada saat sama, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga marak terjadi.

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas program Pemerintah Kota Semarang pada 2023, terutama di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang. 

"Kami sampaikan bahwa di tahun 2022 memang pencapaian secara positif ada, laju pertumbuhan ekonomi, IPM (indeks pembangunan manusia), angka stunting turun. Tetapi, di lain pihak, ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.

Pada saat sama, Pemkot juga berupaya mengatasi penurunan indeks gini atau ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga menjadi prioritas program Pemkot Semarang pada tahun ini. 

"Indeks gini. Masih ada ketimpangan antara masyarakat yang pendapatannya tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Wali Kota Ita.