Hanya Dapat Rp22,3 T, Kementerian PU Batalkan Beberapa Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membatalkan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas imbas dari pemangkasan alokasi anggaran tahun 2025.

"Pagu alokasi anggaran Kementerian PU Tahun 2025 yang sebesar di awal Rp110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas," kata dia saat rapat DPR Komisi V Kamis (6/2).

Beberapa pembatalan kegiatan yang terimbas seperti pembatalan kegiatan fisik single year kontrak baru dan multi year kontrak baru yang bersumber dari Rupiah murni dan pembatalan pembelian alat berat.

"Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada," kata dia.

Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien, keempat pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri. Kelima mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office.

Keenam meniadakan semua kegiatan seremonial, ketujuh meniadakan rapat kerja, rapat koordinasi, serta memilih mensosialisasikan secara offline.

Kedelapan meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas seperti pencetakan, banners, spanduk, seminar kit dan lain sebagainya.

Kesembilan efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan dan seterusnya. Dan terakhir efisiensi belanja non-operasional yang meliputi honor, outdoor kegiatan, jasa konsultan, kajian analisis dan lain seterusnya.

Dody mengatakan pagu DIPA Kementerian PU kini hanya tersisa Rp29,57 triliun yang terdiri dari non-rupiah murni Rp16,31 triliun. Ini terdiri dari Pinjaman luar negeri dan hibah (PHLN) dan Rupiah murni pendamping Rp10 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,31 triliun.

Selanjutnya Rupiah murni dengan total Rp13,26 triliun yang termasuk adalah gaji operasional dan non-operasional sebesar Rp7,23 triliun ada pun sisanya akan dialokasikan Kementerian PU untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas sebesar Rp6 triliun.

"Setelah kita kurang itu semua, maka belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 dari sebesar Rp22,3 triliun atau sekitar 24,56% dari pagu awal Rp90,93 triliun," katanya.

Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan kegiatan saja, Doddy mengatakan pihaknya juga telah melakukan efisiensi untuk masing-masing unit organisasi.

Di antaranya Sekretaris Jenderal sebesar Rp443,52 miliar, inspektur jenderal Rp76,31 miliar, dirjen sumber daya air adalah Rp10,70 triliun.

Selanjutnya Dirjen Bina Marga sebesar Rp12,48 triliun, Dirjen Cipta Karya sebesar Rp3,77 triliun, Dirjen Prasarana Strategis Rp1,15 triliun, Dirjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp67miliar.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp283,19 miliar, yang terakhir adalah untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp208 miliar.

Dampak Pada Capaian Target Operasional
Selanjutnya Dody juga mengungkapkan terdapat efisiensi anggaran di Kementerian PU yang akan berdampak pada pencapaian target-target operasional.

Antara lain bidang sumber daya air sebesar Rp27,72 triliun maka dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan pembangunan 14 unit bendungan, 1 bangunan pengarah rukoh serta revitalisasi danau dan situ. Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi. 

Selanjutnya pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik. Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, dan pengamanan pantai sepanjang 4,5 kilometer, serta pengendali lahar dan sedimen, OP infrastruktur dan P3TGAI pada 12.000 lokasi, pengadaan tanah dan dukungan manajemen serta teknis lainnya.

Bina Marga sebesar Rp24,83 triliun, dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut, pembangunan jalan 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan di 1.102 kilometer jalan.

Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126 ribu kilometer, pembangunan flyover atau underpass, terowongan-terowongan sepanjang 94 meter.

Selanjutnya pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 7,36 kilometer, preservasi rutin jalan 47.600 kilometer, jembatan sepanjang 563 kilometer, dan padat karya untuk 24,6.000 tenaga kerja serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

Untuk bidang Cipta Karya, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp7,75 triliun pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut, pembangunan dan peningkatan SPAM 40 liter per detik, perluasan SPAM di 863 SR, dan juga infrastruktur berbasis masyarakat, Pamsimas di 600 lokasi.

Sistem pengelolaan air limbah untuk 10.240 kepala keluarga, persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, dan infrastruktur berbasis masyarakat sanimas di 1.400 lokasi, sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 825 lokasi, TPS3R di 100 lokasi.

Selanjutnya pengembangan dan penataan kawasan seluas 118,5 hektare, penataan kawasan pariwisata 3 hektare, dan IBM atau PISEW ada di 900 lokasi. Bangunan gedung 9 unit, serta penataan bangunan dan lingkungan di 13 kawasan, serta sebagian untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

Bidang prasarana strategis telah dilakukan efisiensi sebesar Rp20,69 triliun pada kegiatan-kegiatan PHTC pendidikan, ada sekitar 9.300 unit sekolah dan 2.304 unit madrasah, rehab dan renov perguruan tinggi keagamaan 9 unit, rehab dan renov pasar 2 unit, prasarana olahraga 3 unit, prasarana lainnya 4 unit, dan dukungan manajemen strategis lainnya.

"Kami juga lakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan dukungan lainnya sebesar Rp350 miliar pada item kegiatan layanan manajemen, perencanaan penguatan sumber daya manusia, pengawasan pembinaan konstruksi dan pembiayaan infrastruktur," tandasnya.