Hampir 5% Anggaran Kementan 2022 Tak Terserap

JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) di 2022 tercatat mencapai 95,15%. Artinya, ada hamper 5% anggaran Kementan yang gagal terserap

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, realisasi anggaran ini cukup baik di tengah tantangan pembangunan pertanian sepanjang tahun lalu, khususnya akibat dampak pandemi covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Belum lagi, ancaman perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan krisis pangan dan energi, kemudian kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, serta akses pangan masyarakat.

“Dapat disampaikan, dari pagu APBN (Kementan) sebesar Rp16,44 triliun, sampai dengan akhir 2022 realisasinya mencapai Rp15,65 triliun atau 95,15%,” jelasnya dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (16/1).

Berdasarkan paparannya, realisasi anggaran Badan Karantina Pertanian mencapai 99,55%, Sekretariat Jenderal (99,08%) dan Badan PPSDM Pertanian (98,81%). Lalu, Ditjen Hortikultura (98,07%), Ditjen Tanaman Pangan (97,61%), Inspektorat Jenderal (97,45%), dan Ditjen Perkebunan (97,04%),

Kemudian, Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian (96,17%), Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian (95,25%), serta Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan (88,94%).

Mentan juga menyampaikan, capaian produksi beberapa komoditas utama pertanian tahun lalu, dominan mencapai target yang dipatok. Seperti padi sebanyak 55,44 juta ton (101,61% dari target 54,56 juta ton); jagung 25,18 juta ton (109% dari target 23,10 juta ton); kedelai 0,30 juta ton (107,14% dari target 0,28 juta ton); dan bawang merah 1,72 juta ton (104,88% dari target 1,64 juta ton).

Selanjutnya, produksi aneka cabai 2,73 juta ton (95,12% dari target 2,87 juta ton); tebu 34,99 juta ton (100%); kopi 0,79 juta ton (100%) dan daging sapi/kerbau 0,39 juta ton (88,64% dari target 0,44 juta ton). Kemudian, daging kambing/domba 0,09 juta ton (80% dari target 0,10 juta); daging ayam ras 3,77 juta ton (106,50% dari target 3,54 juta ton); dan telur ayam 6,32 juta ton (110,68% dari target 5,71 juta ton).

Syahrul juga menyebut, capaian beberapa output utama Kementan pada 2022, tak kalah mentereng. Yakni program pengembangan padi terealisasi 100,23% dari target 963,38 ribu hektare; pengembangan jagung 105,93% dari target 408,31 ribu ha; kawasan bawang merah 100% dari target 5.983 ha; dan kawasan bawang putih 100% dari target 1.700 ha.

Lalu, kawasan tebu 100% dari target 4.800 ha; kawasan kopi 100% dari target 18.393 ha; optimalisasi reproduksi 114,33% dari target 3 juta ekor; dan Kredit Usaha Rakyat 126,03% dari target Rp90 Triliun.

 “Penyediaan embung pertanian 99,75% dari target 400 unit; alsintan prapanen 100% dari target 21.448 unit; serta alsintan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan 96,74% dari target 4.726 unit,” papar Mentan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai, kinerja program pembangunan pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo yang sudah masuk tahun keempat masa kerja masih menghadapi masalah klasik. Bahkan, pada beberapa kesempatan, menunjukkan keadaan yang semakin memburuk.

Ia menyebut, salah satu indikatornya, terlihat dari kegiatan importasi beras dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya secara kasat mata. Kondisi ini malah menunjukkan, bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya.

“Terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk impor, dikarenakan produksi yang disampaikan tidak sinkron dengan keadaan di lapangan,” jelas Sudin.

Data Produksi
Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta, Kementan melakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kinerja program juga belum berdampak signifikan terhadap pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi kepada penyerapan anggaran.

Sebagai contoh, capaian produksi daging sapi yang semakin lama, semakin turun, jauh tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Bahkan, di tahun lalu juga, Indonesia malah terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional.

“Perlu diperhatikan juga masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian, yang dapat diartikan dengan masih adanya kegiatan dan program bermasalah, bahkan ada yang gagal atau tidak mencapai target, salah satu contohnya adalah Food Estate di beberapa tempat,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan, agar pemerintah pusat melalui Kementan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada petani, dan tidak sebatas pada kegiatan proyek semata.

“Tidak kalah penting, program dengan anggaran besar namun tidak berhasil dilakukan evaluasi dan laporan khususnya. Di antaranya kegiatan pengembangan kedelai, Food Estate, maupun vaksinasi PMK,” tandasnya.