Hadir Di APEC, RI Suarakan Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral

LIMA, PERU - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan Indonesia mendukung Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan pentingnya Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) yang merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040.

Dukungan tersebut disampaikan Budi mewakili Indonesia pada pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, pada Kamis (14/11).

"WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, kita harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita," kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/11).

Budi menilai, WTO tetap menjadi landasan sistem perdagangan multilateral, memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara beragam perekonomian. Oleh karena itu, kata dia, untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, maka harus dilakukan reformasi yang berarti.

Budi menyampaikan, percepatan pembahasan mengenai Reformasi Penyelesaian Sengketa WTO menurut Indonesia sangatlah penting, dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui pertunjukan anggota Badan Banding.

"Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan," ucap Budi.

Tak hanya memperkuat kredibiltas WTO, Reformasi WTO juga dianggap mampu memastikan adanya akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Lainnya juga bisa memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

"WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif," tutur Budi.

Inklusivitas
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono turut menambahkan, Indonesia berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13. 

Menurutnya, dengan meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan, maka akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, Indonesia juga menyadari pentingnya upaya melindungi lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim.

“Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan tidak bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang,” ungkap Djatmiko

Terkait FTAAP, Djatmiko menerangkan, untuk mewujudkan visi ini, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi beragam tingkat pembangunan dalam APEC. Hal ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian pada berbagai tahap kesiapan.

“Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama seperti ketahanan rantai pasokan, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan. Dengan menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, kita dapat mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera,” kata Djatmiko.

Menurut Djatmiko, Indonesia sangat yakin, dengan upaya kolektif, visi bersama, dan saling menghormati, Visi Putrajaya 2040 bisa lebih maju untuk memastikan masa depan kemakmuran bersama yang bermanfaat bagi semua orang.

Pada AMM ke-35, ada tiga agenda utama pertemuan, yaitu inovasi dan digitalisasi untuk transisi ekonomi formal dan ekonomi global, pertumbuhan berkelanjutan; serta perdagangan dan investasi bagi pembangunan yang inklusif dan terkoneksi.

Pada AMM, Indonesia juga menyoroti pengurangan limbah pangan, transisi energi adil, dan inovasi hidrogen. Indonesia juga mendorong investasi dan kerja sama ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan.