Hadapi Anomali Cuaca, Bapanas Ingatkan Pemda Perkuat Stok Pangan

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat cadangan stok pangan, dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan akibat anomali cuaca. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Sabtu (7/12) menekankan, perubahan cuaca ekstrem sering kali mempengaruhi kelancaran distribusi pangan, khususnya transportasi laut.

"Karena cuaca seperti ini biasanya kalau transportasi laut itu memang ada sedikit kendala. Jadi kemarin mau nyebrang Bakauheni-Merak itu contoh ya, itu ombak tinggi, jadi kita delay," kata Arief.

Menurutnya, kondisi ombak tinggi di beberapa wilayah laut Indonesia dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik pangan antardaerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) strategis untuk mengatasi kebutuhan mendesak saat distribusi terganggu.

Ia menekankan, memiliki CPPD juga akan membentuk ketahanan pangan secara nasional yang semakin kuat. Adapun tata cara perhitungan jumlah CPPD dalam bentuk beras telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2023.

"Sehingga perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh pemerintah daerah, kita harus punya cadangan pangan, pemda harus memiliki cadangan pangan," ujarnya.

Melalui BUMD
Arief mencontohkan, daerah yang telah memiliki CPPD yakni DKI Jakarta. Pasalnya, DKI Jakarta telah mengelola cadangan pangan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Food Station dan Dharma Jaya. Food Station berperan dalam menjaga stok beras, sementara Dharma Jaya mengelola stok daging, unggas dan ikan untuk kebutuhan masyarakat.

Kemudian pasar tradisional di Jakarta seperti Pasar Jaya Kebayoran Lama juga telah dilengkapi dengan fasilitas gudang pendingin untuk menjaga kualitas produk pangan. Gudang pendingin berfungsi memperpanjang masa simpan bahan pangan, sehingga stok dapat dikelola lebih efisien dan berkelanjutan.

"Di beberapa Pasar Jaya juga sudah memiliki cold storage, ini penting untuk mempertahankan kualitas," ucap Arief.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah daerah memastikan pola distribusi pangan dilakukan dengan konsep cadangan yang memadai untuk mencegah kelangkaan. Cadangan pangan tidak hanya mengutamakan ketersediaan, tetapi juga menjaga stabilitas harga di pasar.

"Jadi stok itu nggak bisa sekali datang habis, sekali datang habis, nggak bisa. Kita harus punya buffer pangan, kita cadangkan berapa lama," terang Arief.

Menurutnya, Indonesia selama ini dikenal memiliki tingkat cadangan pangan yang relatif rendah, sehingga perlu peningkatan secara bertahap. Upaya itu mencakup pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan hasil panen langsung untuk dijual. Tetapi bagaimana menyiapkan stok cadangan pangan, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca.

Ia menambahkan, dengan meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan iklim lebih baik. Ketahanan pangan yang lebih tinggi akan mendukung stabilitas harga dan menjamin pasokan bagi seluruh masyarakat.

"Kita harus punya ketahanan pangan yang lebih tinggi. Jadi begitu ketahanan pangan lebih tinggi, harga stabil, sehingga nanti secara keseluruhan indeks ketahanan pangan total nasional itu akan meningkat," kata Arief.

Natal dan Tahun Baru
Arief sendiri memastikan bahwa stok beras untuk persiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terpantau aman dan cukup. "Pemerintah siap untuk menghadapi Desember. Biasanya di bulan November, Desember 800 ribu ton, sehingga pemerintah siap menghadapi Desember, Januari, Februari," ujar Arief

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 2 juta ton, sedangkan jumlah beras yang beredar di masyarakat 8 juta ton. Namun demikian, Arief menyebut, pada awal 2025, jumlah produksi beras akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah akan kembali menggelontorkan Bantuan Pangan Beras 10 kilogram yang diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP).

Selain itu, Arief juga meminta kementerian/lembaga yang mengurusi pangan dan berbagai asosiasi untuk mulai mempersiapkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri,

Menurut Arief, persiapan stok pangan tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu bulan. Oleh karena itu, persiapan Ramahan dan Idul Fitri bisa mulai dipetakan sejak dini.

"Persiapan Puasa-Lebaran itu tidak bisa 1-2 bulan sebelumnya. Dari sekarang, walau ini momen Natal dan tahun baru, untuk kegiatan nanti di awal Februari, tadi sudah disampaikan bahwa neraca komoditas akan diselesaikan dalam 1 minggu ke depan," tuturnya.

Sebelumnya, Arief meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan guna mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan stok. Arief menyampaikan Indonesia memang sudah memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP), tetapi masih terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Mengenai cadangan pangan kita punya, tetapi alangkah baiknya setiap daerah memiliki cadangan pangan pemerintah," ujar Arief.

Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan di seluruh daerah, kata Arief, diminta untuk menyiapkan neraca pangan. Menurut Arief, hal itu bertujuan untuk mengetahui berapa produksi dan surplus berasnya di tiap daerah.       

Komitmen BUMN
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menyampaikan komitmen Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.

"Alhamdulillah, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang terkait dengan pangan dapat mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick

Erick menegaskan BUMN sejak awal berkomitmen penuh mendukung seluruh program ketahanan dan kemandirian pangan yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, Erick juga menyoroti pentingnya sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan tercapainya swasembada pangan.

"BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan," kata Erick.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini, Presiden Prabowo mengumumkan, cadangan pangan Indonesia untuk tahun depan cukup memadai sehingga tidak perlu melakukan impor beras.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Erick menyampaikan apresiasi dari Presiden Prabowo semakin melecut semangat Kementerian BUMN dan BUMN untuk merealisasikan target swasembada pangan Indonesia.

"Kita bersyukur, tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan cadangan pangan Indonesia amat cukup sehingga tak perlu melakukan impor beras di tahun depan. Hal ini kian memotivasi kami di Kementerian BUMN dan BUMN pangan agar bekerja lebih keras untuk terus meningkatkan produktivitas pangan Indonesia," ujarnya.