Genjot UMKM IPO, Teten Dan BEI Teken MoU

JAKARTA – Kementerian Koperasi UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk menggenjot UMKM masuk ke pasar modal lewat mekanisme penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO).
 
“Saya kira ini akan mempercepat (ada akselerasi), kalau kita sama-sama inkubasi supaya bisa IPO. Saya kira sudah ada inkubator, yang mungkin juga kita perlu terus empowering supaya semakin banyak,” kata MenKopUKM Teten dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BEI di Jakarta, Rabu (7/6).

Teten menuturkan, saat ini dari 864 perusahaan yang telah melantai di bursa saham, baru 4% atau 33 yang berkategori UMKM. 

Rendahnya jumlah UMKM yang telah berhasil go public, dijelaskan Teten karena sekitar 30 juta UMKM masih belum mengakses perbankan dan 6 juta di antaranya mengakses pembiayaan kepada rentenir.
 
Oleh karena itu, dia berharap Bursa Efek Indonesia bisa menginkubasi para pelaku UMKM potensial, untuk menawarkan sahamnya yang berujung pada peningkatan ekonomi Indonesia.
 
“Kebab Bab Rafi sekarang targeted, kita didik, kita bikin shortlist mana bisa inkubasi, kita dorong IPO. Mungkin dengan cara seperti itu, ekonomi Indonesia kan cukup baik, jadi koordinasi ekonomi kita meskipun dunia sangat baik itu cukup baik. Itu keunikan UMKM sendiri,” ujar Teten.
 
Melalui keterlibatan BEI sebagai inkubator, Teten meyakini target 100 UMKM yang go public bisa lebih cepat tercapai, karena selama ini pelaku UMKM bergerak secara mandiri yang membuat proses menuju IPO semakin panjang. 

Bahkan tak menutup kemungkinan jika nantinya warteg dan kedai bakso akan IPO dengan pendampingan dari BEI.
 
“Sebenarnya ini sudah banyak kegiatan usaha yang sejenis misalnya warung bakso, warteg-warteg, usaha-usaha lainnya yang bisa kita agregasi, sehingga kalau minimumnya nilai Rp50 miliar itu saya kira bisa. Tapi memang perlu keterlibatan inkubator," ucap dia.
 
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menuturkan, salah satu tantangan terbesar UMKM adalah pendanaan. 

Pelaku UMKM disebutnya hanya mengenal pinjaman melalui perbankan, padahal ada skema alternatif pendanaan seperti dalam bentuk pendanaan ekuitas atau modal.
 
“Ini menjadi tujuan kami melakukan penjajakan kerja sama yaitu dengan tujuan mempererat pasar modal dan mendorong insan pelaku UMKM untuk masuk ke pasar modal melalui IPO sebagai akses pembiayaan yg pasti,” tuturnya.

Untuk diketahui, Papan Akselerasi diluncurkan pada tahun 2019 di BEI dengan tujuan untuk memfasilitasi perusahaan dengan asset skala kecil dan menengah agar bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan acuan peraturan OJK Nomor 53 dan 54 tahun 2017.
 
Penghimpunan Dana
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi melaporkan pasar modal Indonesia berhasil menghimpun dana senilai Rp102,10 triliun hingga periode Mei 2023.
 
“Penghimpunan dana di pasar modal di Mei masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp102,10 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 35 emiten,” ujar Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Selasa.
 
Dalam pipeline (antrian), pihaknya mengungkapkan masih terdapat 117 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp139,29 triliun, dengan rencana Initial Public Offering atau IPO oleh perusahaan baru sebanyak 63 perusahaan.
 
Sementara itu, untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Dia menyebutkan hingga 31 Mei 2023 terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 404 penerbit, 153.662 pemodal, dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp869,47 miliar.
 
Namun demikian, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan akibat sentimen negatif global, Inarno mengungkapkan pasar saham Indonesia periode Mei 2023 melemah 4,08% month to date (mtd) ke level 6.633,26, dari sebelumnya periode April 2023 menguat 1,62% (mtd) ke level 6.915,72.
 
Secara year to date (ytd), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 3,17% (ytd), dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp20,58 triliun, dari sebelumnya periode April 2023 membukukan net buy sebesar 18,91 triliun (ytd).
 
Sejak 1 Januari sampai dengan 25 Mei 2023, pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus kepada 14 pihak dalam rangka menegakkan hukum di pasar modal Indonesia. 

Adapun, 14 pihak tersebut terdiri dari satu pencabutan izin dan 13 peringatan tertulis, serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan, dengan nilai sebesar Rp5,24 miliar kepada 99 pelaku jasa keuangan di pasar modal Indonesia.