23 Agustus 2021
12:21 WIB
JAKARTA – Model pembiayaan dianggap menjadi salah satu hal yang krusial dalam menjalankan proyek infrastruktur. Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo berharap skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat diperluas, untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah model pembiayaan yang kita harapkan ini bisa dilakukan di jalan-jalan tol yang lain. Yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan baik itu antara kementerian dan BUMN, kementerian, BUMN dan swasta atau model KPBU," kata Presiden Jokowi di gerbang tol Cakung Jakarta, Senin (23/8).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam peresmian enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang. Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development (JTD) Trisna Muliadi.
"Sehingga mempercepat proyek-proyek jalan tol yang telah kita rencanakan," lanjutnya.
Presiden juga berharap skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dapat diterapkan di seluruh Tanah Air.
"Dan saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di seluruh pelosok Tanah Air. Sehingga mampu bisa mengatasi ketimpangan antardaerah, antarprovinsi dalam pembangunan infrastruktur dan mempercepat konektivitas kita," jelas Presiden.
Asal tahu saja, jalan tol segmen Kelapa Gading–Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer tersebut, merupakan bagian dari jalan tol layang Semanan–Pulo Gebang yang dikelola PT Jakarta Tollroad Development (JTD). Sebagai Kontraktor pelaksana dikerjakan PT Jaya Konstruksi–PT Adhi Karya (KSO) sepanjang 31,2 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp2,05 triliun.
Ruas tol sendiri terdiri dari tiga seksi. Seksi A yaitu Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, seksi B Semanan–Grogol sepanjang 9,5 kilometer, dan seksi C ruas Grogol–Kelapa Gading sepanjang 12,4 kilometer. Sementara, seksi B dan C ditargetkan konstruksinya akan rampung pada 2024 mendatang.
Suasana proyek pembangunan LRT di Jakarta, Rabu (18/8/2021). Pemerintah mengalokasikan anggaran infr astruktur sebesar Rp384,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay
Enam Ruas Tol
Ada enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta sepanjang 69,77 kilometer yang merupakan salah satu proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 56 Tahun 2018. Proyek tol ini sendiri merupakan bagian dari proyek infrastruktur Enam Ruas Tol Dalam Kota Jakarta.
“Jalan tol ini merupakan bagian dan melengkapi dari jalan tol metropolitan Jabodetabek, merupakan bagian juga dari lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR),” kata Presiden.
Presiden Jokowi mengharapkan dengan selesainya segmen tol Kelapa Gading-Pulo Gebang ini, distribusi logistik akan semakin baik dan meningkatkan daya saing kegiatan dan produk ekonomi domestik. Asal tahu saja, ruas tol Kelapa Gading–Pulo Gebang ini akan terhubung dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda, Jakarta Utara.
Dua wilayah tersebut merupakan sentra ekonomi dan jalur perdagangan strategis. Dengan begitu, dengan adanya ruas tol baru ini, diharapkan mobilitas masyarakat dan juga barang akan semakin lancar.
“Sehingga akan memperkuat daya saing kita sehingga utamanya mobilitas orang semakin baik, mobilitas barang antara Jakarta dan sekitarnya akan semakin baik,” tuturnya.
Adapun pembangunan segmen tol Kepala Gading–Pulo Gebang telah dimulai sejak Februari 2017. Tol Dalkot Kelapa Gading–Pulo Gebang yang termasuk 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.56 Tahun 2018.
Secara keseluruhan 6 Ruas Tol ini membentang sepanjang 69,77 km, dengan mengadopsi konstruksi jalan layang yang terintegrasi dengan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT).
Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap yakni tahap 1 sepanjang 31,2 km terdiri dari Seksi A Kelapa Gading–Pulo Gebang sepanjang 9,3 km, Seksi B Semanan–Grogol sepanjang 9,5 km, dan Seksi C Grogol–Kelapa Gading sepanjang 12,4 km. Nilai investasi pembangunan tahap 1 sebesar Rp 20,73 triliun dengan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi–PT Adhi Karya (KSO).
Foto udara Jalan Tol Cibitung-Cilincing seksi 1 interchange di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Bara t, Kamis (29/7/2021). Pengoperasian jalan tol sepanjang 2,65 km yang merupakan bagian dari jalan Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) 2 tersebut akan di uji coba gratis pada tanggal 31 Juli-7 Agustus 2021. Antara Foto/ Fakhri Hermansyah
Multiplier Effect
Sebelumnya, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J. Gani memaparkan potensi dampak ekonomi nasional dari pembangunan 11 ruas prioritas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
“Ini adalah hasil analisa dari dampak ekonomi atas pembangunan 11 JTTS terhadap perekonomian nasional,” katanya dalam diskusi Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Sylvi mengatakan, melalui stimulus yang diberikan sebesar Rp452 triliun, berupa investasi pada tahap konstruksi sebesar Rp195 triliun dan tahap operasional Rp257 triliun, dihasilkan output mencapai Rp768 triliun sampai 2033.
“Multiplier effect untuk perekonomian nasional sebesar 1,7 kali. Dampak output JTTS totalnya Rp768 triliun atau Rp51 triliun per tahun atau sekitar 2,2% dari PDRB Sumatra,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan JJTS juga berpotensi memberikan nilai tambah mencapai Rp369 triliun. Kemudian mendorong pendapatan rumah tangga sebesar Rp119 triliun maupun penyerapan tenaga kerja sebanyak 671 ribu orang per tahun atau 2,4% tenaga kerja di Sumatera.
Sylvi mengatakan dari 11 ruas tersebut terdapat empat ruas JTSS yang dibiayai oleh PT SMI yaitu Medan-Binjai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Palembang-Indralaya.
Ia mencontohkan, untuk biaya investasi ruas Medan-Binjai yang sebesar Rp1,6 triliun berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya Rp1,1 triliun dan pinjaman dari PT SMI Rp0,5 triliun. Untuk ruas Palembang-Simpang Indralaya dibutuhkan biaya investasi Rp3,3 triliun yang berasal dari PMN kepada Hutama Karya Rp2,1 triliun dan penanaman modal dari PT SMI Rp1,24 triliun.
Ia juga merinci khusus empat ruas JTTS yang dibiayai PT SMI ini memiliki potensi dampak terhadap ekonomi nasional berupa output Rp129 triliun hingga 2033 dari nilai stimulus Rp70 triliun yang meliputi tahap konstruksi Rp16 triliun dan tahap operasional Rp54 triliun.
Empat ruas JTTS ini turut memberi nilai tambah sebesar Rp59 triliun, mendorong pendapatan rumah tangga Rp18 triliun, dan menyerap tenaga kerja hingga 118 ribu orang per tahun.
Sementara itu, sektor-sektor yang mendapatkan manfaat dari pembangunan JTTS adalah konstruksi sebesar 54%, industri pengolahan 22%, pertambangan dan penggalian 8%, perdagangan besar 6%, serta transportasi dan pergudangan 3%.
Kemudian juga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2%, sektor jasa keuangan dan asuransi 1%, informasi dan komunikasi 1%, jasa perusahaan 1% serta pengadaan listrik dan gas 1%.