Genjot Produksi Susu, Sapi Perah Bunting Impor Asal Australia Mulai Tiba

JAKARTA - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia.

"Sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia, menandai dimulainya upaya percepatan investasi di subsektor peternakan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu (4/12).

Dia menyampaikan, kehadiran sapi perah bunting itu diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan minum susu yang digalakkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Agung menegaskan, kedatangan sapi perah bunting itu juga merupakan bagian dari rencana blueprint Kementerian Pertanian untuk mendorong peran investor dalam meningkatkan populasi sapi perah di Indonesia.

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menambah 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan. Kedatangan sapi perah bunting ini merupakan wujud komitmen nyata sektor swasta untuk berperan dalam percepatan investasi di Indonesia.

"Kami mengapresiasi PT. Juang Jaya Abdi Alam yang telah memulai investasi strategis ini, dan memang upaya ini akan bertahap pada periode berikutnya," ujarnya.

Kebutuhan Lokal
Ia berharap, langkah itu dapat menjadi contoh bagi investor lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan subsektor peternakan di tanah air. Sapi perah bunting yang dimiliki oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam tersebut rencananya akan ditempatkan di Lampung, untuk mendukung penyediaan susu di provinsi tersebut. Sapi-sapi tersebut sudah dalam keadaan bunting dengan usia kehamilan bervariasi, antara 3 hingga 7 bulan.

"Harapannya, selain menghasilkan pedet (anak sapi), sapi-sapi ini juga akan mulai memproduksi susu untuk kebutuhan lokal pada pertengahan tahun depan," tambah Agung.

Selain sapi perah bunting, pada kesempatan yang sama juga didatangkan 600 ekor bibit domba dan kambing perah. Terdiri dari 400 ekor domba Droper dan 200 ekor kambing perah jenis Saanen. Bibit ternak ini milik PT. Samana Agri Yasa dan rencananya akan dikirim ke instalasi karantina di Cilacap, Jawa Tengah.

Kedatangan sapi perah bunting, domba, dan kambing perah ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat investasi sapi perah nasional, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, upaya impor sapi perah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan susu nasional sekaligus mencapai swasembada susu melalui impor sapi perah dari luar negeri.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produksi susu lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memenuhi kebutuhan susu dalam negeri secara berkelanjutan demi kesejahteraan peternak.

"Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu," kata Ketua rombongan Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

Komisi IV DPR RI pun menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ahmad menyatakan, kunjungan itu bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal," ujar Ahmad.

Ia pun menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan industri pengolahan susu (IPS) untuk mendongkrak produksi susu nasional. "Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal," tutur Ahmad.

Sebagai langkah konkret, lanjut Ahmad, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak.Kemudian pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Makmun mengatakan, pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS. Ia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mendukung produksi nasional.

"Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal," tandasnya.