Gelombang Dua Covid-19 Ancam UMKM

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengakui terdapat ancaman lonjakan kasus covid-19 yang dipicu momentum Hari Raya Idulfitri 2021. Diharapkan, berbagai program bantuan membuat UMKM mampu bertahan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya menjelaskan ancaman itu semakin santer terasa. Karena itu, pihaknya mendorong penyaluran sejumlah bantuan bagi pelaku UMKM agar bisa bertahan.

Dukungan yang diluncurkan pemerintah, lanjutnya, meliputi sejumlah bantuan seperti program restrukturisasi, subsidi bunga KUR dan non-KUR, hingga tanggungan PPh final oleh pemerintah.

"Kami juga menggulirkan imbal jasa penjaminan dan penyediaan dana bergulir bagi koperasi yang disalurkan lewat LPDB-KUMKM yang menjadi satker dari Kemenkop UKM," ungkapnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/5).

Selain itu, pemerintah juga memastikan keberlanjutan Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM tahun ini. Eddy menjelaskan anggaran BPUM tahun ini adalah sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.

Eddy mengatakan, Kemenkop UKM juga menargetkan akan ada tambahan 3 juta penerima tambahan sehingga ia meminta stakeholder terkait bisa melakukan pendataan lebih lanjut.

"Meski tahun ini jumlahnya turun menjadi Rp1,2 juta per penerima, namun kami rasa BPUM ini bisa jadi tambahan modal produktif dan tambahan untuk pengadaan bahan baku bagi usaha mikro," lanjutnya.

Kehadiran BPUM, kata Eddy, diharapkan bisa membantu pelaku usaha agar bertahan di tengah pandemi yang belum juga mereda. Ia juga mengakui selama ini UMKM selalu menjadi bumper bagi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1997–1998 dan tahun 2008.

"Untuk itu, melalui sinergi semua pihak terkait dari pusat hingga daerah, krisis ekonomi akibat covid-19 ini bisa dilalui juga dengan baik," sebut Eddy.

Ia menambahkan, pemerintah kini tengah fokus juga mengendalikan laju penularan covid-19 lewat berbagai upaya pencegahan yang dikoordinir oleh Satgas Penanganan Covid-19 bersama Kemenkes.

Seperti proyeksi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Eddy mengakui beberapa negara mengalami second wave dari pandemi covid-19, setidaknya sejak pertengahan 2020 silam.

"Sebagai akibatnya, proses penyembuhan dan penyelesaian covid bertambah lama. Artinya, pemulihan ekonomi juga bertambah tantangannya," tegas Eddy.

Bukan Lagi Kota Sepi
Dalam kesempatan itu, Eddy mengapresiasi upaya Pemkab Majalengka yang ikut berperan aktif dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM demi kontribusi pada perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Majalengka sendiri menjadi salah satu yang positif dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Eddy meyakini hal itu terjadi akibat peran UMKM, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

"Sektor pertanian tumbuh bagus dan perlu kerja sama kita semua agar tidak hanya soal pemasaran saja yang digarap tapi kita harus sediakan dukungan lain terutama bagi sektor pertanian perkebunan, peternakan karena saya pikir dalam 5 tahun mendatang ini jadi tumpuan ekonomi kita," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Majalengka Karna Sobahi menyebutkan para pelaku UMKM di wilayahnya menemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal usaha, kendala teknis, hingga terbatasnya akses pemasaran.

Karna pun meminta agar ada keikutsertaan dari semua pihak terkait, khususnya Kemenkop UKM dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Majalengka agar bisa tetap bertahan di tengah perebakan pandemi.

"Awalnya, Majalengka ini sepi ibarat kota pensiun tapi kita terus gerak cepat dengan melakukan inovasi, kreativitas untuk ciptakan sesuatu. Alhamdulillah, kini Majalengka bisa sejajar bahkan di atas kabupaten lain," tutur dia.

Jumlah UMKM di Kabupaten Majalengka hingga tahun 2020 sendiri ada sekitar 28.722 unit dengan dominasi dari usaha mikro yang mencapai 27.542 unit. Besarnya jumlah UMKM ini, lanjut Karna, diharapkan bisa menopang perekonomian di wilayah Majalengka.

Untuk BPUM tahun 2020, Kabupaten Majalengka mendapat jatah dana sebesar Rp87 miliar bagi 36.000 pelaku usaha mikro. Tahun ini, Karna menegaskan pihaknya tengah bekerja agar program BPUM bisa menjamah 17.000 pelaku usaha mikro.