Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|17:18 WIB

Febrio: Tren Penurunan Rasio Perpajakan Jadi Tantangan Pemerintah

Rasio perpajakan dan rasio pajak Indonesia masih sangat rendah dan cenderung menurun.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageWajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2019 secara online, Kamis (12/3/2020). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan rasio perpajakan dan rasio pajak Indonesia masih sangat rendah. Bahkan keduanya mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu bilang, hal itu menjadi tantangan bagi pengambil kebijakan, utamanya di masa sulit karena dampak pandemi covid-19.

“Rasio perpajakan kita dalam beberapa tahun terakhir memang semakin menurun dan ini yang kemudian membuat kita berpikir keras, bagaimana caranya membuat perpajakan kita makin sesuai dengan struktur perekonomian,” ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja dengan Badan anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Kamis (10/6).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio perpajakan Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada 2016 rasio perpajakan berada di angka 10,37%, turun di 2017 menjadi 9,89%. Rasio sempat naik di 2018 menjadi 10,24%, namun kemudian turun di 2019 menjadi 9,76%, dan kembali turun di 2020 menjadi 8,33%.

Penurunan rasio perpajakan itu dinilai karena sektor ekonomi yang tumbuh tinggi tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan dari sektor tersebut. Hal itu menyebabkan terjadinya tax buoyancy, di mana bila rasionya berada di bawah 1, maka penerimaan perpajakan belum mampu menangkap aktivitas perekonomian riil.

Pada 2016, tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,59%, 2017 di angka 0,46%, 2018 di angka 0,27%, dan di 2019 berada pada 0,27%.

Febrio mengatakan, ke depan, pihaknya akan mencari cara agar pertumbuhan perpajakan Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonominya.

“Tapi, juga kita perlu perhatikan bagaimana pertumbuhan penerimaan perpajakan ini juga semakin mencerminkan perubahan struktur ekonomi kita sekarang, dan juga ke depan,” sambung Febrio.

Tren penurunan juga terjadi pada rasio pajak Indonesia. Tercatat pada 2016 rasio pajak Indonesia berada di angka 8,91%, 2017 sebesar 8,47%, 2018 sebesar 8,85%, 2019 sebesar 8,42%, dan 2020 sebesar 7,7%.

Tren penurunan itu juga tercermin dari tax buoyancy yang pada 2016 tercatat 0,7%, 2017 sebesar 0,4%, 2018 sebesar 1,5%, 2019 sebesar 0,2%, dan 2020 sebesar 6,95%.

Anggota Banggar DPR Bertu Merlas mengatakan kebijakan peningkatan rasio pajak yang dilakukan pemerintah belum terasa dampaknya. Untuk itu, ia meminta pada tahun 2021 dan 2022 terdapat peningkatan rasio pajak yang signifikan.

“Mohon dipikirkan, mengenai kebijakan kita bicarakan saja, apa yang diperlukan,” katanya.

Lanjutkan Reformasi Perpajakan
Di akhir tahun 2020 lalu, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkap, persentase penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara berkembang yang mencapai 17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dan, terlampau rendah dari rerata penerimaan pajak negara-negara OECD yang mencapai 34% terhadap PDB.

Oleh karena itu, sambung Febrio, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi perpajakan di tahun 2022 seiring optimisme pemulihan ekonomi.

Pertama, akan didorong inovasi penggalian potensi perpajakan. Hal itu diharapkan menghasilkan peningkatan kepatuhan, pengawasan kian efektif, dan manajemen kepatuhan mengarah pada berbasis risiko.

Kedua, akan dilakukan perluasan basis perpajakan melalui perluasan basis dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Ketiga, insentif fiskal, utamanya perpajakan akan diberikan lebih terarah dan terukur.

“Belanja perpajakan kita pada 2019 itu Rp257 triliun. Ini harus makin kita ukur dengan baik dan melihat dampaknya paling kuat ke mana, untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier kuat, menambah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Febrio

Keempat, sistem perpajakan harus makin sesuai dengan struktur perekonomian. Febrio mengatakan dalam beberapa hari terakhir melihat bagaimana G7, G20 dan global cenderung mengetatkan minimum tax.

“Ini membuat kita semakin inline memajaki perekonomian sesuai dengan perkembangan ekonomi kita dan global. sehingga kita tidak sendiri melakukan reformasi perpajakan kita,” ucap Febrio.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER