Erick Thohir: Pejabat BUMN Wajib Pakai Kendaran Listrik

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi.

Misalnya soal adopsi kendaraan listrik, Erick sudah mewajibkan pejabat eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle sebagai kendaraan operasional.

"Kementerian BUMN semua eselon I dan II pakai kendaraan listrik. Kita sewa dan tidak usah beli," ujarnya selepas peluncuran dokumen CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (21/11).

Bukan hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga disuarakan oleh PT PLN (Persero).

Perusahaan pelat merah itu menargetkan 100% kendaraan listrik operasional pada akhir tahun 2024 mendatang. Direktur Utama PLN meyakini program Menuju 100% Kendaraan Listrik Operasional punya peran penting sebagai bagian dari transisi energi karena perseroan punya lebih dari 7 ribu unit sepeda motor operasional.

Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kami ingin tunjukkan PLN the leader, memimpin akselerasi penggunaan kendaraan listrik, begitu juga menyediakan infrastruktur pendukung EV yang terbaik di Indonesia," ucap Darmawan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan akselerasi transisi energi juga diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menggunakan solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.

Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick.

Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," tambahnya.