Empat BUMN Pelabuhan Resmi Merger Jadi Satu Pelindo

JAKARTA – Merger Pelindo secara resmi telah terlaksana dengan penandatanganan Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layanan jasa pelabuhan. Empat pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III, dan PT Pelabuhan Indonesia IV, melebur ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II yang menjadi surviving entity.

Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan penggabungan atau merger empat BUMN pelabuhan Pelindo menjadi satu Pelindo telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," ujar Erick Thohir di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (2/10).

Menurut Menteri BUMN, penggabungan Pelindo ini dilakukan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia. Serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.

"Penggabungan akan dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia," kata Erick.

Lewat merger, Pelindo kini memiliki total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs (twenty foot equivalent units). Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan.

Dalam merger ini, PT Pelindo II akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Penggabungan BUMN sektor pelabuhan dinilai sebagai langkah tepat dan relevan untuk menyesuaikan dengan kemajuan industri yang makin pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi. 

Sebagai perusahaan operator pelabuhan yang memiliki peran besar dalam menjaga rantai distribusi logistik dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi negara, diperlukan terobosan melalui integrasi BUMN pelabuhan.

Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan BUMN sektor pelabuhan masih dalam proses penerbitan. Kemudian selanjutnya akan berlaku efektif setelah penandatanganan Akta Penggabungan. Rencana integrasi itu juga telah mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan termasuk dari Serikat Pekerja seluruh Pelindo.

Direksi Baru
Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV Prasetyadi, serta disaksikan oleh Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo pada Jumat (1/10).

Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, merger tersebut merupakan momen penting bagi pengelolaan BUMN kepelabuhanan.

“Merger ini adalah langkah penting dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional,” kata Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Kartika mengharapkan agar manfaat dari merger ini dapat segera terealisasi. Selanjutnya, Pelindo dapat fokus agar keempat subholding di bawah Pelindo dapat segera efektif dan dioperasikan secara optimal.

Ia berharap semoga penandatanganan yang dilakukan dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan sosial di tanah air.

“Semoga terwujudnya legal merger Pelindo memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepelabuhanan nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing dengan pemain besar pelabuhan dunia,” ujar Wamen Kartika.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan setelah penandatanganan Akta, Kementerian BUMN selaku pemegang saham menetapkan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelindo II (Persero).

Posisi Komisaris Independen dan Plt Komisaris Utama, ditempati oleh Marsetio. Lalu, dua Komisaris Independen lainnya adalah Irma Suryani Chaniago dan Heru Sukanto. Selanjutnya, Antonius Ranier Haryanto, R. Agus H. Purnomo, Didi Sumedi dan Sudung Situmorang sebagai komisaris.

Sementara itu, jajaran direksi dipimpin oleh Arif Suhartono sebagai Direktur Utama. Lalu, Wakil Direktur Utama ditempati Hambra, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Mega Satria, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto dan Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.