Eksplorasi Migas di Selat Madura Terganggu Aksi Premanisme

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan, ada gangguan dari sekelompok oknum masyarakat (preman) yang melakukan pemerasan terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas di Selat Madura.

Di hadapan Komisi XII DPR, Djoko mengatakan, sekelompok masyarakat itu mengklaim ada rumpon atau alat bantu penangkapan ikan mereka yang rusak akibat kegiatan eksplorasi hulu migas.

"Para preman-preman itu melakukan pemerasan terhadap KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi seismik. Rumpon-rumpon yang tidak ada itu diakui mereka," ujarnya di Gedung Parlemen, Senin (18/11).

Dirinya mengatakan kelompok preman itu melakukan sejumlah ancaman apabila mereka tidak mendapat ganti rugi terhadap rumpon mereka yang rusak. Padahal, pelaku usaha memastikan, tidak ada rumpon di lokasi tersebut.

"Berita acaranya itu dinyatakan tidak ada rumpon. Tapi, masyarakat melakukan ancaman kalau tidak diganti. Bahkan, kita sudah mengganti satu rumpon itu dari Rp6 juta sampai Rp30 juta," kata Djoko.

Berdasarkan klaim oknum-oknum itu, terdapat ribuan rumpon yang rusak dan harus ditanggung oleh KKKS. Faktanya di lapangan, tidak ada satu pun rumpon yang terdapat di lokasi tersebut.

Aksi premanisme itu disebut Djoko amat menghambat kegiatan eksplorasi dan menganggu kenyamanan investor untuk mencari potensi migas di Selat Madura. Karena itu, Djoko berharap ada atensi dari pemangku kepentingan terkait seperti Komisi XII DPR, TNI, Polri, hingga tokoh masyarkaat setempat untuk menghentikan aksi premanisme yang mengganggu KKKS.

"Kami mohon bantuan Komisi XII, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh daerah untuk bisa membantu memberikan pengertian kepada masyarakat yng tidak bertanggung jawab ini melakukan pemerasan di lapangan," pinta Djoko.

Stakeholders diharapkannya bisa membantu mencari solusi atas permasalahan itu, supaya SKK Migas bersama KKKS bisa mendapatkan jalan yang mulus dalam rangka mencapai target-target yang dibebankan.

"Isu strategis yang kami paparkan tersebut sangat dinantikan solusinya oleh pemangku bisnis. Penyelesaian isu tersebut akan sangat memudahkan langkah kami untuk mecapai target yang dibebankan pada industri migas," tegas Djoko Siswanto.

Hulu Migas
Sementara itu, Praktisi dan Pengamat Energi Tumbur Parlindungan menilai, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi kunci dalam menyukseskan program swasembada energi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sektor hulu migas berperan penting dalam mencapai swasembada energi dengan mendorong eksplorasi minyak dan gas bumi sebagai cadangan baru," kata Tumbur.

Ia menilai swasembada energi harus sejalan dengan peningkatan investasi sektor hulu migas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah membuka akses investasi yang menarik bagi para investor untuk masuk ke sektor hulu migas di dalam negeri.

"Kebutuhan fossil fuel kita masih di atas 85%. Oleh karena itu, investasi hulu migas masih sangat diperlukan untuk meningkatkan lifting, tidak ada cara lain. Kita memiliki resources yang sangat menarik. Faktor non-'resources' seperti birokrasi dan lain sebagainya harus turut mendukung," ujar Tumbur.

Untuk membuat iklim investasi yang menarik investor, lanjutnya, antar kementerian dan lembaga juga perlu melakukan kolaborasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap industri. Ia mengharapkan tidak ada lagi aturan yang tumpang tindih ke depannya.

"Sekarang dengan pemerintahan baru ini sedang dilihat dan diperhitungkan kembali seberapa menarik investasi hulu migas di Indonesia. Kita bisa tunggu enam bulan ke depan gestur pemerintah seperti apa," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti perihal wacana transisi energi karena ternyata pemberdayaan energi baru terbarukan (EBT) masih sangat sulit diimplementasikan, sementara kebutuhan akan energi tetap harus terpenuhi. Oleh sebab itu, energi fosil seperti minyak dan gas masih sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini.

"Renewable energy (EBT) kenyataannya tidak 'semanis' itu. Banyak negara yang ingin implementasikan, tetapi akhirnya balik lagi memanfaatkan energi fosil. Jadi, ini kesempatan kita untuk memaksimalkan potensi migas dalam negeri. Tidak ada opsi lain selain menarik investor," ucap Tumbur.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi presiden terkait swasembada energi, salah satunya dengan penguatan industri hulu migas. Sumber daya energi Indonesia sendiri dinilai masih banyak yang belum dioptimalkan.

Bahlil menekankan pentingnya upaya terobosan dan kerja keras dalam mewujudkan swasembada energi melalui sektor hulu migas dengan peningkatan lifting. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan business to business (B2B) dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), diharapkan akan akomodatif, responsif, sekaligus melakukan penyesuaian diri terhadap tantangan hari ini dan ke depan.

"Harapan saya pada industri hulu migas ini jelas sebagai salah satu sektor dalam mendukung upaya ketahanan energi," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta SKK Migas untuk melakukan penataan sistem yang menghambat agar mampu wujudkan swasembada energi pemerintah saat ini.