Ekosistem Perdagangan Digital Jadi Kunci Utama APEC

JAKARTA - Perdagangan digital menjadi fokus penting pada berbagai perundingan perdagangan skala kawasan regional maupun global, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Namun, di kawasan APEC saja masih banyak tantangan, terutama perbedaan regulasi.

Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Natan Kambuno mengungkapkan, perbedaan ini menjadi hambatan optimalisasi manfaat digitalisasi perdagangan.

Menurut Natan, permasalahan digitalisasi perdagangan yang sering terjadi di kawasan APEC adalah perbedaan regulasi antarekonomi APEC. Bahkan saat ini, setidaknya ada sekitar 100 standar dan inisiatif tentang perdagangan digital yang berlaku pada perdagangan global, dan seluruhnya belum saling terhubung atau terintegrasi.

Kondisi tersebut menurut Natan membuat proses perdagangan menjadi tidak efisien dan biaya perdagangan menjadi lebih tinggi.

“Kajian APEC tahun 2023 menunjukkan, adopsi instrumen digital seperti surat keterangan asal elektronik (electronic certificate of origin), faktur elektronik (e-invoicing), dan dokumen muatan elektronik (e-bill of loading), berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan digital sebesar 11% hingga 44% bagi ekonomi APEC,” kata Natan dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (2/10).

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perdagangan digital di kawasan, Natan menyebut agar APEC perlu menerapkan ketentuan perdagangan digital. Isu ini pun menjadi bahasan utama dalam lokakarya APEC “Workshop Towards Digital Trade Ecosystem in the Asia-Pacific Region” yang berlangsung pada Senin-Selasa (29-30/9) lalu di Jakarta.

Baca Juga: Indonesia Dorong DEFA Rampung 2026, Demi Ekonomi Digital ASEAN

Sejumlah rekomendasi yang berhasil diperoleh melalui lokakarya internasional tersebut mengenai perdagangan digital antara lain, perlunya penyelarasan kerangka kebijakan melalui komitmen perdagangan, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk penguatan ekosistem perdagangan digital di kawasan Asia Pasifik, serta perlunya komitmen dari para kebijakan di kawasan untuk mempersempit kesenjangan teknologi antarekonomi APEC.

Natan menyampaikan, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital yang merata dan penguatan kapasitas usaha kecil dan mennegah (UKM). Langkah tersebut dipandang krusial agar manfaat ekosistem perdagangan digital dapat dirasakan secara inklusif di seluruh kawasan.

“Kami berharap hasil rekomendasi dapat diterapkan di ekonomi masing-masing serta dapat disepakati di tingkat pertemuan APEC agar pengembangan ekosistem perdagangan digital di kawasan semakin terhubung, inklusif, dan efisien,” imbuh Natan.

Ia menambahkan, Indonesia selama ini terlibat dalam sejumlah perundingan ekonomi dan perdagangan digital antara lain di lingkup ASEAN, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD), dan Persetujuan Komprehensif dan Progresif  untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

Keberhasilan QRIS
Sementara itu menurut Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Theodore Sutarto menjelaskan, Indonesia telah secara strategis mengimplementasikan perdagangan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi.

“Implementasi ekosistem perdagangan digital di Indonesia tercermin dari keberhasilan sistem Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang terus berekspansi; pengembangan kapasitas melalui program UMKM Go Digital dan 1.000 Startup Digital; serta kemitraan dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee,” kata Theodore.

Konselor Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Simon Anderson pun turut mengamini QRIS sebagai bentuk pengembangan ekosistem perdagangan digital.

“Kami mengapresiasi penerapan ekosistem perdagangan digital di Indonesia melalui pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran perdagangan yang sah. Adanya QRIS menjadi salah satu bukti keberhasilan pengembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia,” ungkap Simon.

Baca Juga: Dialog Pemimpin APEC dengan ABAC: Indonesia Dukung Pasar Kredit Karbon dan Perdagangan Digital

Sebagai informasi, dalam lokakarya internasional tersebut dihadiri 16 ekonomi APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Cile, Cina Taipei, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Tiongkok, Peru, Rusia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sementara dari luar APEC yang turut hadir adalah Inggris dan Prancis.

Lebih lanjut, APEC merupakan forum kerja sama regional 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berfokus pada isu perdagangan, investasi, dan program peningkatan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan. Keputusan yang dihasilkan merupakan sukarela dan tidak mengikat, namun bersifat politis dan berpengaruh dalam arah kebijakan ekonomi kawasan.

Pada 2024, APEC mencakup 46% perdagangan dunia atau US$28,9 triliun, 61% pendapatan domestik bruto (PDB) global yang mencapai US$64,4 triliun, dan 37% populasi dunia atau sekitar 3 miliar jiwa. Bagi Indonesia, APEC merupakan mitra strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dalam perdagangan global. Total perdagangan Indonesia ke APEC pada 2024 mencapai US$380 miliar dan surplus perdagangan sebesar US$9,97 miliar terhadap ekonomi APEC.