Ekonom: Masih Banyak PR Capai Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut, dibanding sebelum pandemi merebak, pertumbuhan ekonomi yang terjadi berhasil meningkatkan pendapatan per kapita nasional 2022. Namun, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang besar terkait tingkat kesejahteraan masyarakat.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas menjadi kunci untuk menghadirkan perbaikan tingkat kesejahteraan di Indonesia. 

Konkretnya, pertumbuhan ekonomi yang sudah dihasilkan bisa terefleksi dari penurunan tingkat kemiskinan eksisting, bukan dari sekadar pelaksanaan program bansos.

Eko menilai, karena kelompok miskin yang telah diberi bantuan sosial, maka seolah-olah menjadi tidak miskin lagi karena sudah dibantu pemerintah. Tapi, Eko mengharapkan, tingkat kesejahteraan itu bisa tumbuh dari naiknya produktivitas penduduk.

“(Jadi) bansos istilahnya menjadi penolong terakhir, ketika sudah tidak mampu dilakukan upaya pemberdayaan,” jelasnya dalam press conference ‘Tanggapan Kinerja Ekonomi Kuartal IV/2022’, Jakarta, Selasa (7/2).

Baca Juga: Agar Ekonomi Tak Sekadar Tumbuh

Asal tahu, PDB per kapita Indonesia pada 2022 berhasil mencapai Rp71 juta atau setara dengan US$4.783,9. Adapun pada 2019 atau sebelum pandemi merebak, BPS mencatat, tingkat PDB per kapita nasional hanya berkisar Rp59,1 juta atau setara dengan US$4.174,9.

Dengan demikian, hitungan Validnews, pertumbuhan PDB per kapita Tanah Air dalam kurun waktu 2019-2022 berhasil naik sekitar 14,59%, atau naik Rp11,9 juta setara dengan US$609. 

Dirinya pun menyebutkan, peluang pendapatan per kapita Indonesia naik menjadi US$5.000 masih cukup terbuka.

Karena itu, selain pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga wajib menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pemerintah wajib berkeras, agar nilai rupiah tidak terlalu terdepresiasi di hadapan dolar AS.

“Walaupun pertumbuhan ekonominya mampu mencapai 5%… tapi kalau rupiahnya kalah banget dengan dolar AS, ya nanti hitung-hitungan dalam bentuk dolarnya bisa kurang dari US$5.000,” urainya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus bisa menjaga stabilitas tingkat penambahan penduduk di Nusantara agar tidak terlampau melonjak. Pasalnya, hal ini dapat berpengaruh pada tingkat pembagi di level makronya.

Namun, dia menggarisbawahi, secara makro kenaikan PDB per kapita di 2022 dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di Indonesia. 

Hanya saja, sebagai konteks tambahan, penghitungan secara makro ini masih memiliki loophole atau kekurangan jika dianalisa lebih mendalam.

Dia pun mencontohkan, tingkat PDB per kapita Indonesia di 2022 yang mencapai US$4.783,9 masih lebih baik dari apa yang dicapai oleh Vietnam (US$3.716,8) dan Filipina (US$3.623,32). Secara general di level makro, kesejahteraan di Indonesia dalam istilah PDB per kapita masih lebih baik dari dua negara yang menjadi contoh sebelumnya.

“Tetapi, begitu kita masuk ke data yang lebih detail yaitu data kemiskinan, nah ini fenomenanya berbeda ya. (Barangkali) kemiskinan kita lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam,” sebutnya. 

Baca Juga: Target RI Jadi Negara Maju, Mundur Karena Pandemi

Eko kembali memproyeksi, pendapatan per kapita Indonesia di 2023 masih punya peluang menyentuh US$5.000. Asalkan, pemerintah bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini sebesar 5,3%, ditambah dengan nilai rupiah yang cukup terkendali.

“Tapi, (semua) ini belum keluar dari middle income trap ya, karena untuk (mencapai) ke situ effort-nya masih lebih banyak lagi (yang perlu dilakukan),” terangnya.

Sebagai pengingat, agar Indonesia bisa masuk ke dalam golongan negara berpendapatan tinggi atau high income country, torehan pendapatan per kapita mesti mencapai US$12.534.

“Kalau (sebuah) negara pendapatannya masih di bawah US$12.000, dikatakan belum bisa menjadi negara maju atau belum menjadi negara maju,” ungkapnya. 

Pemburukan Tingkat Kemiskinan
Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan memperkirakan angka kemiskinan di dalam negeri akan semakin meningkat. Hal ini mengacu pada situasi kenaikan harga BBM yang tetap dirasakan masyarakat mulai Oktober 2022 hingga Januari 2023, sehingga efeknya akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan Maret 2023.

Lebih lanjut, persoalan kenaikan harga beras hingga kelangkaan Minyakita saat ini menjadi tanda-tanda lanjutan tekanan pada masyarakat miskin. 

Di sisi lain, kenaikan cukai hasil tembakau pada awal 2023, juga akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga miskin untuk rokok. 

“Termasuk bantuan sosial yang relatif lebih lambat di kuartal I karena persoalan administrasi bantuan sosial,” jelas Abdul.

BPS sendiri mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57% atau meningkat 0,03% poin terhadap Maret 2022.