Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

19 Juni 2021|15:06 WIB

Ekonom: Lonjakan Kasus Covid-19 Gagalkan Target Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah harus melakukan intervensi lebih tegas dan serius. Ekonom menilai PSBB perlu diterapkan kembali

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Faisal Rachman

ImageWarga berbelanja berbagai kebutuhan yang dijual di pasar murah di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (4/5/2021). Antara Foto/Mohamad Hamzah

JAKARTA – Sejumlah ekonom menilai, perkembangan kasus covid-19 yang kembali melonjak belakangan ini, bakal menjadi faktor yang cukup menentukan kondisi perekonomian.  Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia melihat, penambahan kasus covid-19 akhir-akhir ini dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi di Indonesia.

Bahkan, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan kasus dapat menghalangi target pertumbuhan ekonomi yang disasar pemerintah di kuartal II/2021.

“Di kuartal II misalnya, dengan penambahan kasus covid-19 yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, semakin menurunkan peluang pertumbuhan ekonomi untuk bisa menyasar target pertumbuhan yang disasar pemerintah,” ujarnya kepada Validnews di Jakarta, Sabtu (19/6).

Sekadar informasi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1% hingga 8,3% secara tahunan (year on year/yoy). Pemerintah pede ekonomi dalam negeri tumbuh tinggi karena baseline yang rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, pulihnya leading indicator juga disebut menjadi faktor pendorong ekonomi Indonesia bisa melesat di kuartal II/2021. Yusuf menambahkan, jika belajar dari tahun lalu, salah satu dampak ekonomi yang terlihat dari penyebaran covid-19 yang meningkat yaitu bisa melambatnya pemulihan ekonomi kuartal III/2020.

Saat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -3,49% yoy. “Hal yang sama lah yang bisa terjadi saat ini, proses pemulihan ekonomi yang sebenarnya sudah mulai terlihat bisa terganggu ritmenya, apalagi jika kasus baru terus mengalami penambahan,” kata ujar Yusuf.



Seperti diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan jumlah kasus aktif covid-19 pada Jumat (18/6) sebanyak 130.096, atau naik 4.793 kasus dari hari kemarin. Sementara, jumlah orang yang berstatus sebagai suspek ada 111.635.

Pertambahan kasus konfirmasi positif pada hari itu sebanyak 12.990 sehingga total secara kumulatif mencapai 1.963.266 kasus. Seluruh kasus baru tersebut hasil pemeriksaan 73.805 orang, dengan jumlah total spesimen 132.215.

12 Kali Lipat
Dalam studi seroprevalensi yang dilakukan oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) ditemukan, kasus covid-19 yang terjadi kemungkinan besar 12 kali lipat lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai daerah dengan kasus covid-19 tertinggi dan diikuti oleh lebih dari 3 ribu partisipan.

Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran, lanjutnya, diperlukan langkah intervensi pemerintah. Menurutnya, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tidaklah cukup. Apalagi, bagi daerah dengan zona merah penyebaran covid-19.

Yusuf mengatakan pemerintah bisa kembali lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan pemerintah pada awal pagebluk tahun lalu.

“Di saat yang bersamaan mengatur proses vaksinasi dengan cara pendaftaran terlebih dahulu untuk menghindari kerumunan di tempat vaksin. Meningkatkan kapasitas test, tracing dan isolasi juga perlu dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia bilang jika PSBB penuh kembali dilakukan, bantuan berupa sembako dan uang tunai bisa menjadi jenis bantuan yang dibagikan ke masyarakat. “Langkah pemerintah akan menjadi kunci penanganan covid di tahun ini baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ujar Yusuf.


Pengunjung menaiki mobil yang dipamerkan dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4/2021). Presiden Joko Widodo menyatakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) telah membuat angka pesanan pembelian atau "purchase order" mobil hingga pertengahan April 2021 melonjak hingga 190 persen. Antara Foto/Sigid Kurniawan 

 

Dengar Ahlinya
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut hal senada. Menurutnya, pengendalian covid-19 secara menyeluruh yang dilakukan secara efektif, menjadi hal penting untuk bisa memulihkan pertumbuhan ekonomi untuk terus bergerak di level positif

Enny mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus berada di level negatif, apabila pengendalian covid-19 tidak dilakukan secara menyeluruh dan benar-benar efektif.

"Yang pasti untuk triwulan dua 2021 hampir dipastikan pertumbuhan positif. Tetapi kalau pandemi tidak bisa dikendalikan, kita tidak ada jaminan bahwa di triwulan tiga 2021 ini tidak kembali negatif," kata Enny.

Dia berpandangan pemerintah belum memiliki prioritas yang serius dalam pengendalian pandemi covid-19 sejak awal kemunculannya di Indonesia tahun 2020. Enny mencontohkan pelebaran defisit anggaran yang mencapai Rp900 triliun, khususnya anggaran khusus Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lebih dari Rp600 triliun, tidak digunakan secara efektif yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Enny bilang, jika dana tersebut benar-benar difokuskan untuk pengendalian pandemi, dan stimulusnya juga konkrit, sebenarnya minimal kita sudah berada on track dalam hal penyelesaian pandemi.

“Sehingga ketika dunia usaha atau masyarakat yang kemarin harus menahan diri, ada PPKM dan segala macam dibatasi, itu ada manfaatnya," kata dia.

Ia pun melihat, masyarakat makin merasa tidak percaya kepada pemerintah. Sehingga ketika ada kebijakan pengetatan mobilitas seperti PPKM ataupun PSBB tidak terlalu berdampak. 

Karena itulah, ia meminta pengendalian pandemi covid-19 harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh baik itu pengendalian di lapangan dan juga vaksinasi. Terlebih lagi, terdapat varian virus covid-19 baru dan adanya kasus masyarakat yang sudah divaksin namun tetap terinfeksi virus corona.

"Yang tahu betul kebutuhannya apa, apakah perlu lockdown atau cara lain untuk penanganan pengendalian pandemi yang efektif, tentu ahli epidemiologi. Maksud saya, keputusan pemerintah untuk melakukan apapun itu kebijakan ke depan, dengarlah ahlinya," kata dia.

Enny berhitung, sejatinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 hampir bisa ditebak, akan berada di zona positif. Ini karena pergerakan indikator ekonomi di bulan April dan Mei menunjukkan indikasi positif. Hanya saja, kata Enny, apabila Indonesia tidak dapat mengendalikan pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi belum tentu tetap positif pada kuartal III 2021.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA