Ekonom: Indonesia adalah Contoh Sulitnya Reformasi Subsidi

JAKARTA - Ide tentang reformasi subsidi bahan bakar fosil telah lama digaungkan. Reformasi subsidi dianggap dapat menjadi cara efektif menuju transisi energi yang berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi reformasi subsidi bukanlah hal yang mudah.

"Indonesia adalah contoh luar biasa tentang apa yang harus dilakukan dengan benar (terkait reformasi subsidi), tapi juga contoh betapa sulitnya reformasi subsidi dilakukan," ujar Neil McCulloch, ekonom Inggris yang ahli di bidang analisis ekonomi politik. Pendapatnya ini disampaikan pada Rabu (5/4) dalam diskusi buku bertajuk "Ending Fossil Fuel: The Politics of Saving The Planet".

McCulloch membahas soal janji kampanye Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014, yakni janji mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan anggarannya ke bidang yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan.

Meski janji itu sempat terimplementasi dan berhasil mengurangi subsidi sebanyak Rp60 triliun pada 2015, reformasi subsidi tidak bertahan lama. 

Data dari Data Indonesia menunjukkan, selama masa pemerintahan Jokowi, harga BBM mengalami fluktuasi dengan kecenderungan terus menurun. Harga BBM tidak pernah menyentuh angka tinggi seperti di awal masa kepemimpinan Jokowi.

Pada 2021, data dari International Energy Agency (IEA) justru menunjukkan Indonesia menjadi peringkat kedua negara pemberi subsidi BBM terbesar di dunia. Ini adalah peningkatan pesat dari tahun 2020, ketika Indonesia ada di peringkat keenam dunia.

"Ini merupakan bukti reformasi subsidi adalah permainan yang panjang," ujar McCulloch.

Baca Juga: Akurasi Data Jadi Problem Klasik Penyaluran Subsidi Energi

Dia menegaskan, pada intinya reformasi subsidi adalah masalah politis, bukan masalah teknis. Oleh karena itu, hal terpenting bagi masyarakat adalah mereka dapat terlindungi ketika berhadapan dengan krisis. Salah satu bentuk perlindungan ini datang dari subsidi.

McCulloch menyatakan bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap kedamaian, perlindungan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika melakukan reformasi subsidi, pemerintah sebenarnya menggunakan alat tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

McCulloch berpendapat bahwa agar reformasi subsidi berhasil, harus dikaitkan dengan isu-isu politis yang penting. Hal ini menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesuksesan reformasi subsidi menurut pandangannya.

"Ini (reformasi subsidi) harus dikaitkan dengan hal-hal yang dipedulikan oleh masyarakat. Baik itu keamanan energi, perlindungan iklim, kualitas udara yang lebih baik, saya mengharapkan sesuatu yang baru," ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah menetapkan alokasi subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun. Terbagi atas subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp139,4 triliun, dan Rp70,5 triliun untuk subsidi listrik.