Ekonom: G20 Harus Dapatkan Solusi Mitigasi Krisis Pangan

JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mencari solusi dan mengeluarkan kebijakan mengatasi krisis pangan yang berpotensi terjadi tahun depan. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan persoalan mengenai pangan tidak bisa ditangani oleh masing-masing negara, sehingga harus ada kolaborasi secara internasional

“Beberapa agenda G20 perlu segera direalisasikan salah satunya upaya mitigasi krisis pangan,” ujar Bhima seperti dilasnir Antara, Sabtu (29/10). 

Ia menyebutkan salah satu langkah kebijakan sebagai solusi memitigasi krisis pangan yang dapat dilakukan Presidensi G20 Indonesia adalah, menurunkan kebijakan proteksionisme ekspor pangan. Selain itu, G20 juga bisa memberikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor pangan serta melakukan pemangkasan distribusi pangan dengan infrastruktur dan digitalisasi.

“Soal pangan tidak bisa ditangani masing masing negara, harus ada kolaborasi internasional,” tegas Bhima.

Selain krisis pangan, Bhima menuturkan G20 perlu segera mendorong kemudahan pembayaran digital lintas negara. Termasuk akses UMKM lokal untuk mengekspor produk menggunakan platform digital.

“Konsep regulasi soal UMKM go digital dalam G20 cukup positif,” ujarnya.

Ia mengingatkan, setiap ada resesi global ternyata banyak tenaga kerja beralih pada sektor UMKM. Karena itu keberlangsungan UMKM harus senantiasa didukung, termasuk oleh G20.

“Jadi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian harus mendapat prioritas dalam agenda G20,” kata Bhima.

Tak hanya itu, untuk menekan ketimpangan akibat pandemi covid-19 dan agar tidak semakin tertekan oleh resesi maupun krisis pangan, maka G20 harus segera merealisasikan international tax agenda. Hal ini dibutuhkan dalam rangka menutup celah penghindaran pajak antar negara.

Ia menjelaskan, biaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menghadapi resesi ekonomi cukup besar. Sehingga untuk menutup biaya berupa stimulus dan perlindungan sosial maka jawabannya adalah keadilan pajak.

“Global minimum tax efektif dalam mencegah penghindaran pajak,” katanya.

Terakhir, untuk mereduksi ketimpangan pasca pandemi maka G20 turut perlu mendorong pajak kekayaan atau wealth tax. Ia melansir data credit suisse yang menunjukkan, jumlah orang kaya saat pandemi di Indonesia justru bertambah menjadi 171 ribu orang atau naik 62%.

Ekosistem Pangan
Sebelumnya, terkait isu pangan global, Holding BUMN Pangan ID FOOD mendukung rencana negara-negara anggota G20, untuk mengantisipasi krisis pangan melalui penciptaan ekosistem pangan terintegrasi melalui keseimbangan hulu hilir pangan.

"BUMN Holding Pangan ID FOOD siap berkolaborasi dukung G20 untuk memperluas ekosistem pangan," ujar Direktur Utama BUMN Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan.

Frans mengatakan, selama ini BUMN Pangan telah mendukung Presidensi G20 untuk berkolaborasi dalam mengatasi krisis pangan, dengan memperluas ekosistem pangan. Dukungan tersebut dijalankan melalui beberapa rencana skema, di antaranya kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka penguatan teknologi pangan, optimalisasi pemanfaatan Representative Office (RO) di negara-negara G20.

Kemudian, pertukaran teknologi melalui transfer pengetahuan antar negara G20. Lalu, kerja sama penelitian dalam rangka pengembangan usaha sekttor hulu dan hilir pangan, hingga meningkatkan sektor perdagangan dengan menjalin kerja sama bilateral atau multilateral dengan anggota G20.

"Hal ini sejalan dengan yang diamanahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk bergotong royong membangun yang namanya ekosistem Indonesia kolaborasi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Lembaga, Kementerian, swasta, UMKM, Petani," kata Frans.

Menurutnya, potensi sinergi sektor pangan dengan G20 untuk antisipasi krisis pangan global cukup besar. Di antaranya dengan pengembangan jaringan pasar internasional melalui penguatan produk pangan dan peluang ekspor seperti ekspor komoditas perikanan Indonesia.