Dua Kali Tak Datang Rapat, MPR Protes Menteri Keuangan

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya Sri Mulyani disebut beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR dan Badan Penganggaran MPR tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal menurutnya, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (1/12).

Baca Juga: Jalan Panjang Pemerataan IPM Indonesia

Ketua DPR ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR ini menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan covid-19.

Bamsoet menyebutkan setiap diundang Sri Mulyani selalu tidak hadir. Padahal, MPR dinilai senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. 

Ia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Ia bilang, dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.

“Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa,” ucap Bamsoet.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan APBN 2022 Sebesar Rp2.714 triliun

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam rapat membahas anggaran MPR, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis menjelaskan undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan.

Sementara, tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda.

“Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan covid-19 akibat varian delta,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (1/12).

Yustinus menyebutkan seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing hingga empat kali. Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19 karena biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi, yaitu dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun. Selain itu, untuk membiayai program akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. 

Ia menambahkan, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi upah para pekerja dan permodalan UMKM yang kegiatan usahanya terganggu karena penerapan PPKM level 4. 

“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” imbuhnya.