Dua Hal Ini Jaga Stabilnya Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA- Meski banyak yang memprediksikan 2023 sebagai tahun yang berat bagi perekonomian global, nuansa optimistis justru berhembus dari dalam negeri. Indonesia, menurut kalangan pengusaha masih tumbuh di kisaran 5%.  

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, Rabu (21/12) mengungkapkan proyeksi Apindo akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bisa naik di kisaran hingga 5,3% di tahun mendatang.

Ada dua hal yang mendasari optimisme itu dan dijabarkan Haryadi Sukamdani. 

"Untuk 2023 Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan berada di kisaran 5,00% sampai 5,30% year on year (yoy) dengan Inflasi di antara 3,60% sampai 5,00%, serta rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar di kisaran Rp15.200-Rp15.800 per dolar AS," kata Haryadi di Jakarta.

Haryadi menguraikan dua dasar proyeksi itu. Pertama adalah pemulihan ekonomi yang berjalan cukup baik pada 2022. Program proteksi sosial yang dilakukan pemerintah, termasuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), mampu menjaga stabilnya ekonomi. Dan, Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, bisa meredam berbagai dampak dari inflasi global dan kelesuan ekonomi dunia.

"Sayangnya terdapat kurang konsistennya pelaksanaan agenda reformasi struktural yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif," kata Haryadi.

Apindo menyerukan, pemerintah harus perlu konsisten dalam menjalankan sejumlah agenda reformasi ekonomi struktural sebagaimana tercermin dalam substansi UU Cipta Kerja. Jika ini dilakukan, proyeksi pertumbuhan pasti bisa tercapai. 

"Berbagai masalah inkonsistensi kebijakan mutlak perlu ditindaklanjuti dengan cepat. Kebijakan populis yang menghancurkan reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dikoreksi," ujar Haryadi.

Kalangan pengusaha di Asosiasi ini juga mengamini, pengaruh resesi global sangat nyata. Beberapa hal terlihat, seperti penurunan agregat permintaan ekspor produk hasil industri padat karya, diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disinyalir masih berlanjut pada 2023. 

Sayangnya, penciptaan lapangan kerja terus berkurang akibat kian naiknya investasi padat modal dan pemanfaatan teknologi.

"Semakin merosotnya daya serap tenaga kerja di sektor formal dibandingkan meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya," ujar Haryadi.

Nilai Tukar
Proyeksi optimistas juga dikemukakan Bank Indonesia. Bank sentral ini memperkirakan rupiah akan menguat pada 2023 karena ketidakpastian global menurun setelah bank sentral Amerika Serikat The Fed berhenti menaikkan suku bunga acuan pada kuartal I 2023. 

BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkisar pada 4,5 sampai 5,3% dan inflasi akan kembali ke bawah 4% atau hanya sekitar 3% secara tahunan di 2023.

"Capital account akan masuk, begitu pula PMA (Penanaman Modal Asing) dan portofolio investasi. Sehingga kami perkirakan nilai tukar rupiah (NTR) ke depan akan cenderung menguat ke arah fundamental," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Seminar Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.

Perry, dikutip dari Antara, menguraikan penyebab melemahnya kurs rupiah pada 2022. Ini disebabkan dolar AS menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia disebabkan The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

Mengantisipasi beragam kendala di tahun menjelang, Bank Indonesia menyatakan akan terus membuat kebijakan moneter yang mendukung stabilitas sistem keuangan dan melanjutkan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi inti di bawah 4%. Insentif di sektor pangan adalah salah satu siasat yang dilakukan. 

"Jadi kami tidak harus merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara berlebihan dan agresif seperti Amerika Serikat dan negara lain. Kami pastikan inflasi inti bisa kembali ke bawah 4 persen di semester I 2023," ucapnya.

Bank Indonesia juga akan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran dengan merchant pengguna QR Indonesian Standard (QRIS) yang diharapkan mencapai 45 juta pada 2023 dan 80% di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).