10 September 2025
16:14 WIB
DPR Tegur Gaya Bicara Menkeu Baru: Boleh Koboi Tapi Ada Isinya
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan gaya bicara Menkeu baru Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menuai kontroversi usai dilantik.
Penulis: Siti Nur Arifa
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Imamatul Silfia
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut dengan respons masyarakat terhadap gaya bicaranya yang dianggap seperti koboi dan langsung menuai kritik. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
“Ini, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai (Ketua DK) LPS. Kalau waktu Ketua LPS, saya katanya ngomongnya agak-agak koboi, sekarang nggak boleh saya,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Rabu (10/9).
Ditanggapi dengan gelak tawa dari peserta Raker, Purbaya mengatakan ke depan, dirinya akan menyesuaikan gaya bicara dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan yang memegang peran sentral terhadap keuangan negara.
“Saya baru merasakan dampaknya rupanya beda. Jadi sekarang saya akan langsung ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya, jadi nggak ada sesi bebas lagi,” tambah Purbaya.
Baca Juga: Rektor Paramadina: APBN Berantakan Jadi Faktor Reshuffle Menteri Keuangan
Baru selesai berbicara, ungkapan Purbaya langsung menuai kritik sekaligus masukan dari anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng, yang mengatakan gaya bicara diperbolehkan asal disertai makna yang berbobot.
“Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya,” ujar politikus partai Golongan Karya tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di awal pembukaan Raker mengatakan Purbaya bukanlah figur baru bagi Komisi XI DPR.
“Nama Pak Purbaya sebenarnya bukan nama yang asing, cuma beda tempatnya saja. Dulu beliau bermitra dengan kita sebagai ketua LPS, sekarang sebagai Menteri Keuangan," imbuhnya.
Bahas Anggaran Kemenkeu
Adapun dalam agenda rapat kerja perdana Purbaya sebagai Menteri Keuangan, dirinya membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan untuk tahun fiskal 2026, yang mengajukan pagu anggaran mencapai Rp52,02 triliun, dengan Rp41,64 triliun sebagai pagu indikatif murni Kemenkeu dan sisanya untuk mendanai tujuh BLU.
Purbaya menekankan, peran APBN sebagai stimulus ekonomi dan alat mewujudkan kesejahteraan. Dia mengatakan, tekanan ekonomi global mulai sedikit mereda, meski risiko ketidakpastian masih tinggi akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan proteksionisme.
"Meskipun tarif tinggi dari AS diberlakukan, Indonesia tetap menunjukkan resiliensi terhadap tekanan global," tambah Purbaya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Pimpin Kementerian Keuangan
Eks Ketua DK LPS tersebut juga menyampaikan Kinerja perdagangan luar negeri masih berada di posisi positif, dengan neraca perdagangan surplus US$29 miliar hingga Agustus 2025 atau tumbuh 52,6%.
Purbaya juga menyampaikan volatilitas rupiah yang dicatat mereda, dengan yield SBN 10 tahun turun ke 6,37% dan aliran modal asing ke SBN mencapai Rp77,02 triliun. Kondisi positif, menurutnya juga terlihat pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran terbuka menjadi 4,28% serta kemiskinan ke 8,47%.
"Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga," kata Purbaya.
Dirinya menekankan, RAPBN 2026 akan difokuskan pada delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, UMKM, pertahanan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.