Dongkrak Produksi, Pemerintah Siapkan Skema Subsidi dan Bantuan Pupuk

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah menyiapkan skema subsidi hingga bantuan pupuk untuk mendongkrak produksi beras pada masa panen Maret hingga April 2024.

"Saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun, kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan," kata Presiden Jokowi saat menghadiri agenda Tanam Padi Bersama di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, yang diikuti melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (3/1).

Jokowi mengatakan, sektor pertanian Indonesia harus menggenjot capaian produksi beras pada Maret-April 2024, melalui proses tanam yang dimulai sejak Desember 2023 pada lahan sawah seluas 1,4 juta hektare, Januari 2024 di lahan 1,7 juta hektare, kemudian pada Februari 1,4 juta hektare.

Baca Juga: Jokowi Ingin Produksi Padi Seperti Jagung

Untuk mencapai target tersebut, kata Presiden Jokowi, pemerintah telah memenuhi kebutuhan pupuk sebanyak 1,7 juta ton yang berasal dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Saya kira itu tercukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi," kata Jokowi. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengajukan dana tambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun kepada DPR RI.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memastikan tidak ada keluhan seputar bahan bakar solar untuk kebutuhan traktor untuk membajak sawah.

Terkait keluhan seputar sumbatan sedimentasi pada sarana irigasi sawah di area pertanian Banyumas, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi kendala itu.

"Tadi juga ada keluhan urusan irigasi yang sedimennya sudah tinggi di bendungannya. Nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU secepatnya," kata Presiden Jokowi.

Awasi Pupuk Bersubsidi
Jokowi mengingatkan jangan sampai pupuk subsidi dijual kepada pihak yang bukan petani, karena bisa mengakibatkan permainan harga yang pada akhirnya merugikan petani.

“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” kata dia.

Baca Juga: Ketahanan Pangan Di Persepsi Para Capres

Jokowi mengatakan, pengawasan harus menyeluruh dari mulai distributor hingga pengecer untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran ke petani yang berhak menerima.

Saat bertemu dengan petani, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan terkait masalah pupuk. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani.

“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” kata dia.