Dongkrak Produksi BBM, Prabowo Ingin Minyak Mentah Diolah Di Kilang Dalam Negeri

JAKARTA - Pemerintah berencana mengoptimalkan kilang minyak di dalam negeri beriringan dengan menekan ekspor minyak mentah. Hal itu dilakukan dalam rangka mendongkrak produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat keterangan tertulisnya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mengalihkan ekspor minyak mentah ke pengolahan di dalam negeri.

"Pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor agar diproses di kilang dalam negeri," ujar dia, Senin (27/1).

Baca Juga: Dua Anak Usaha Pertamina Perkuat Sinergi Pasarkan Produk Kilang Ke Global

Tak sampai situ, minyak mentah yang menjadi jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetapi tidak sesuai spesifikasi juga diminta agar tetap diolah dan dicampur guna memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik.

Menteri Bahlil mengungkapkan kebijakan tersebut jadi langkah strategis dalam mewujudkan mimpi Kepala Negara, yakni swasembada energi.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun," tutur Bahlil.

Proyeksi ekspor minyak mentah tahun ini sendiri ialah sebesar 28 juta barel. Dari angka itu, sekitar 12-13 juta barel berpotensi dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak di tanah air.

Di lain sisi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang di dalam negeri.

Baca Juga: KPI Jamin Kilang Beroperasi Optimal Untuk Pasok Kebutuhan Saat Nataru

Kilang-kilang raksasa seperti Balikpapan, Cilacap, hingga Dumai saat ini sudah mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi yang beragam, termasuk di dalamnya minyak mentah yang dianggap tidak memenuhi standar.

"Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru, seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan," kata Menteri Bahlil.

Karena itu, Bahlil meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama PT Pertamina maupun KKKS lainnya supaya menjalankan amanat dari RI 1.

"Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor," pungkasnya.