DKI Jakarta Raup Pendapatan Daerah Rp71 Triliun Pada 2023

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp71 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 100,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70,6 triliun.

"Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,7 triliun dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp67,3 triliun," kata Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa (9/1).

Berdasarkan persentase terhadap anggaran, kata Heru, terdapat kenaikan sebesar 14,03% dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 86,5%.

"Berbagai insentif kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam kebijakan pajak daerah, seperti pemberian kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi pendorong tercapainya target," tuturnya.

Heru menyebutkan, realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target tersebut didukung oleh kondisi makro ekonomi yang membaik, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga.

"Sehingga di tengah kondisi ekonomi global dan domestik serta adanya pandemi covid-19 hingga fenomena El-Nino, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Pemprov DKI Jakarta mampu tumbuh optimal," cetusnya.

Realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp49,1 triliun atau mencapai 101,46% dari target sebesar Rp48,4 triliun.

PAD ini terdiri dari pos pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp43,5 triliun (101,2%) dan pos hasil pengelolaan kekayaan daerah terealisasi sebesar Rp545,8 (100%). Selanjutnya pos lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp4,6 triliun (104,47%) serta retribusi daerah yang terealisasi sebesar Rp454 miliar (98,26%).

Kemudian, pada pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp20,2 triliun (99,68%). Sedangkan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp1,7 triliun (86,69%).

Pekerja melintasi pelican crossing di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (3/7/2023). ValidNewsID/Fikhri Fathoni 

 

Realisasi Belanja
Untuk realisasi belanja daerah pada 2023 mencapai 92,54% atau Rp66,7 triliun dari anggaran Rp72,1 triliun. Capaian ini berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 8,27% dibandingkan tahun 2022.

"Pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84,27% atau mencapai Rp64,8 triliun," kata Heru.

Realisasi belanja daerah ini terdiri dari pos realisasi belanja operasi Rp57,5 triliun (95,31%) yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 

Sementara itu, pada realisasi belanja daerah yang berasal dari pos realisasi belanja modal terealisasi sebesar Rp8,8 triliun (81,62%), yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin.

Selain itu belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya hingga belanja bantuan keuangan yang terealisasi sebesar Rp356,4 miliar (100%).

Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah, hingga 31 Desember 2023 tercatat mencapai Rp8,8 triliun (99,96%). Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp6,6 triliun atau 89,16% dari anggaran yang sebesar Rp7,4 triliun.

Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp2,1 triliun dibandingkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 yang mencapai Rp4,5 triliun. Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 11,64% dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 77,52%.

Adapun pos pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pos Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang terealisasi 88,45% dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terealisasi 100%. Dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp6,6 triliun.

Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp8,6 triliun, terdapat peningkatan optimalisasi pengeluaran APBD dengan adanya penurunan SILPA sebesar Rp2 triliun dibandingkan SILPA tahun 2022.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Heru, berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan pemerintah yang bagus (good governance) yang akuntabel dan transparan serta prudent dan berkualitas.

"Sehingga APBD DKI Jakarta mampu menjadi instrumen andal yang mendukung dunia usaha sekaligus melindungi masyarakat, serta sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan mewujudkan Jakarta Kota Global," serunya.

Sektor Pariwisata
Sebelumnya, Ekonom sekaligus peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, pendapatan sektor pariwisata DKI Jakarta tetap kuat sekalipun tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota.

Hal ini, lanjutnya, lantaran Jakarta diprediksi tetap menjadi barometer perekonomian di Indonesia pasca-pemindahan ibu kota negara. Oleh sebab itu, menurut Heri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu fokus menjaga stabilitas perekonomian sektor pariwisata.

"Pemerintah DKI Jakarta ke depan tentu perlu lebih fokus dan menjaga agar kinerja perekonomian (di bidang pariwisata) yang selama ini sudah dicapai itu tidak hilang, bahkan bisa terus meningkat," kata Heri.

Data BPS juga mencatat pertumbuhan wisman dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah kunjungan wisman mencapai 435.888 kunjungan. Angka ini sempat menurun pada 2021 menjadi 119.362 kunjungan dan naik signifikan pada 2022 menjadi 935.182 kunjungan.

Heri menilai, Jakarta sebetulnya sudah memiliki modal pariwisata yang bisa diunggulkan mulai dari wisata sejarah, bahari, hingga kuliner. Modal ini juga didukung dengan ekosistem pariwisata serta infrastruktur yang lebih lengkap dan memadai.

Senada dengan Hari, pengamat kebudayaan dan pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai, Jakarta telah memiliki keuntungan dari sisi aksesibilitas. Karena itu, kota metropolitan ini menurutnya juga lebih siap untuk mengembangkan destinasi wisata bisnis dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

"Misalnya, orang-orang mau menyelenggarakan konferensi, pameran, seminar, pertemuan. Ketimbang ke IKN, dari segi biaya akan lebih murah diselenggarakan di Jakarta. Jadi, Jakarta tetap punya daya tarik tersendiri untuk wisata bisnis dan MICE," kata Chusmeru.

Agar Jakarta tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, Chusmeru mendorong pemerintah untuk membangun jejaring pariwisata dengan berbagai daerah seperti Provinsi Bali.

Sementara itu, Heri menambahkan, Pemprov DKI juga perlu melakukan perbaikan-perbaikan di dalam ekosistem pariwisata termasuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan mengatasi polusi udara sehingga wisatawan menjadi lebih nyaman.

"Jakarta ini ke depan perlu lebih bersih, apalagi sekarang isu-isu terkait dengan lingkungan dan polusi yang tetap hangat diperbincangkan. Ini perlu ada penanganan serius karena bagaimana pun wisatawan akan mencari daerah-daerah ramah lingkungan," ucap Heri.