Dituntut Hemat Anggaran, Sri Mulyani Bakal Pangkas Sederet Pos Belanja Ini

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memangkas beberapa pos belanja kementerian/lembaga (k/l) yang tidak efisien, seperti diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Menkeu mengatakan, presiden telah meminta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, bendahara negara akan melakukan penghematan belanja tahun ini.

"Presiden menyampaikan instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditunjukkan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung," ujarnya dalam Hasil Rapat Berkala KSSK I/2025, Jakarta, Jumat (24/1).

Sri Mulyani menyebutkan, belanja negara yang dialokasikan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain program makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi.

Baca Juga: KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Q4/2024 Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Kemudian, belanja untuk perbaikan di sektor kesehatan. Oleh karena itu, sambung Menkeu, pos belanja yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus dipangkas.

Sri Mulyani pun memaparkan, sederet pos belanja yang perlu dihilangkan, yakni untuk kegiatan seremonial masing-masing k/l. Contohnya, halal bihalal, serah terima jabatan, rapat, seminar, kajian, analisis, hingga pengadaan pendidikan dan pelatihan atau diklat.

Selanjutnya, belanja untuk pencetakan, sewa gedung, kendaraan, peralatan, dan jasa konsultan. Menurut Menkeu, belanja k/l untuk memberikan bantuan pemerintah, perawatan dan pemeliharaan, serta perjalanan dinas juga harus dipangkas.

"Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam," tegas Bendahara Negara.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Siang Bergizi Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun

Sri Mulyani juga menyampaikan, anggaran belanja yang dihemat bisa dialokasikan kembali secara efisien. Utamanya, untuk belanja yang lebih produktif dan berkualitas atau spending better sesuai arahan Presiden Prabowo.

Di antaranya, belanja ditargetkan untuk menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa, serta mendorong industrialisasi untuk hilirisasi.

Untuk melakukan fokus belanja tahun ini, Menkeu menegaskan, anggaran sebaiknya digelontorkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta bansos yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

"Ini semuanya akan kita koordinasikan dan kita laksanakan dalam sebulan ke depan. Tentu para menteri dan pimpinan lembaga juga perlu membahas dengan DPR masing-masing komisi mengenai perubahan dari anggaran mereka," terang Sri Mulyani.