Disumbang Tarif Listrik, BPS: RI Alami Deflasi 0,76% Januari 2025

JAKARTA - Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,76% (month-to-month/mtm) pada Januari 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), dari 106,80 poin pada Desember 2024 menjadi 105,99 poin pada Januari 2025.

Sementara itu, untuk inflasi tahunan menjadi 0,76% (year-on-year/ yoy). Senada, inflasi nasional sepanjang tahun berjalan mencapai 0,76% (year-to-date/ytd).

“Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024,” jelas Amalia dalam Konferensi Pers Rilis BPS, Jakarta, Senin (3/2).

Amalia menyebutkan, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi bulanan terbesar selama Januari 2025. Kelompok tersebut menyumbang deflasi sebesar 9,16% (mtm) dan memberikan andil deflasi 1,44%.

Lebih rinci, komoditas yang menyumbang andil deflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga adalah tarif listrik, yang memberikan andil deflasi sebesar 1,47%. 

Sementara itu, terdapat komoditas lain yang turut memberikan andil deflasi, antara lain tomat dengan andil deflasi sebesar 0,03%; ketimun, tarif kereta api, dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%.

Di sisi lain, ada komoditas yang memberikan andil inflasi, di antaranya cabai merah dan cabai rawit, yang masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,19% dan 0,17%. Kemudian, ikan segar, minyak goreng, dan bensin juga tercatat memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03%.

"Inflasi bulan ke bulan (mtm) menurut komponen, deflasi yang terjadi pada Januari 2025 kalau kita lihat, berdasarkan komponennya adalah karena didorong oleh komponen harga diatur pemerintah. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,30%, di mana komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,20%," ujarnya.

Amalia menyebutkan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah minyak goreng, emas perhiasan, biaya sewa rumah, kopi bubuk, mobil dan sepeda motor. 

Sedangkan, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 7,38% dengan andil deflasi sebesar 1,44%. Komoditas yang memberikan andil deflasi komponen diatur pemerintah adalah tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api.

Sementara itu, komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,95% dengan andil inflasi sebesar 0,48%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen bergejolak adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Deflasi dan Inflasi Menurut Wilayah

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami deflasi. Deflasi terjadi di 34 provinsi, dan empat provinsi sisanya alami inflasi.

"Sebanyak 34 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami deflasi. Sedangkan empat lainnya memgalami inflasi," ungkap Amalia. 

Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 2,29% (mtm), sementara inflasi tertinggi terjadi di Kepulauan Riau sebesar 0,43% (mtm).

Adapun di Pulau Jawa, deflasi terdalam terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,50% (mtm), kemudian deflasi terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,35% (mtm).

Lalu, deflasi terdalam di wilayah Kepulauan Bali-Nusra terjadi di Provinsi Nusa Tengga Barat (NTB) sebesar 0,55% (mtm), sedangkan deflasi terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,02% (mtm).

Di pulau Kalimantan, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,35% (mtm), sedangkan deflasi terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,54% (mtm).

Di Pulau Sulawesi, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,64% (mtm), sedangkan deflasi terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,75% (mtm).

Selanjutnya, di kepulauan Sumatera, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Kepulauan Babel sebesar 0,85% (mtm), sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,43% (mtm). 

Terakhir, di wilayah Kepulauan Maluku-Papua, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 2,29% (mtm), sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,23% (mtm).