Dibayangi Pandemi, Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,5% pada 2022

JAKARTA – Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada kisaran 5,0 hingga 5,5%. Target ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Tahun depan, pandemi covid-19 disebut masih akan menjadi faktor ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan berusaha mencapai target maksimal, yakni di angka 5,5%.

“Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%,” katanya dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Dalam Rangka HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan, Jakarta, Senin (16/8).

Ia menuturkan, pemerintah akan tetap mewaspadai perkembangan pandemi covid-19 yang masih sangat dinamis. Oleh karena itu, pemerintah menyebut akan tetap menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk mengendalikan pagebluk.

“Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, target pertumbuhan ekonomi tahun depan juga dinilai menggambarkan proyeksi pemulihan ekonomi yang cukup kuat dengan didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural.

“Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” tambah Jokowi.

Selain itu, pemerintah menyatakan akan tetap menjaga inflasi di angka 3% yang menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.

Rupiah pun diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.

Sementara, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen menyadari bahwa RAPBN Tahun 2022 disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan pandemi covid-19.

“Oleh karena itu diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022,” katanya.

Konsolidatif-Ekspansif 
Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2022 akan antisipatif dan responsif dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

Oleh karena itu, sambungnya, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja.

Serta, pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

“Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan,” ujar Jokowi.

Ia menambahkan, reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. “Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jokowi bilang, pada tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi. “Namun, juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ucapnya.

Karena itu, pemerintah menyatakan akan fokus pada enam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Menambahkan, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, kebijakan fiskal pada tahun 2022 mesti diarahkan untuk memprioritaskan penanganan berbagai sektor.

“Yaitu, sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha,” ucapnya.