Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|19:42 WIB

Di DPR, Sri Mulyani Buka Suara Soal PPN Bahan Pokok

Berdasarkan draf revisi UU KUP yang beredar, pada pasal 4A pemerintah menjadikan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai barang kena pajak.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat di DPR, di Jakarta, Selasa (8/6). ANTARAFOTO/Hafidz MA

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara ihwal isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok.

Ia menyatakan, pemerintah tidak akan memberikan keterangan sampai adanya pembahasan terkait Undang Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Komisi XI memahami kita belum membahas RUU KUP, yang sampai saat ini belum dibacakan. Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena, ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (10/6).

Seperti diketahui, berdasarkan draf revisi UU KUP yang beredar, pada pasal 4A pemerintah menjadikan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai barang kena pajak.

Sedangkan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

“Oleh karena itu, situasinya menjadi agak kikuk, karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita, yang keluar sepotong-sepotong dan kemudian di-blow-up seolah-olah menjadi, yang tidak atau bahkan tidak memperhatikan situasi sekarang ini,” jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, saat ini fokus pemerintah saat ini tetap pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid-19.

Bila pun ada perubahan kebijakan, kata Sri Mulyani, akan diupayakan untuk tetap proporsional. Ia juga menekankan, tak mungkin kebijakan keluar tanpa persetujuan dari DPR.

“Gak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa dilakukan dengan DPR. Itu jawaban paling mantap saat ini. Jangankan PPN, wong cukai kita aja harus minta dan diskusi lama sekali. Karena tidak mungkin semua senang, pasti ada yang tidak senang (dengan kebijakan.red),” ujarnya.

Sesalkan Plintiran
Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyesalkan, saat ini juga banyak pihak yang memelintir isu ihwal pajak. Hal itu amat disayangkan olehnya. “Jadi jangan dibenturkan ‘PPnBM diturunkan, sembako kena PPN’, itu teknik hoaks yang bagus banget kan,” tegasnya.

Untuk itu dia mengajak Komisi XI selaku mitra kerja Kementerian Keuangan untuk menjaga isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memperparah kondisi. Menurutnya, saat ini psikologis masyarakat perlu untuk dijaga.

Sri Mulyani melanjutkan, dirinya sangat ingin membahas RUU tersebut secara detail dan proporsional sehingga dapat mengawal psikologi masyarakat. Tujuannya, agar bisa melihat apakah waktu dan pondasi telah siap atau belum.

Ia juga bilang, di dalam peraturan perpajakan tetap mengutamakan prinsip gotong royong, siapa yang pantas dipajaki dan siapa yang tidak.

“Itu semua perlu untuk kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap, by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, background-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” ucap Sri Mulyani.

Di sisi lain, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menjelaskan, secara umum kebijakan pemerintah mengubah tarif PPN akan berisiko menaikkan harga barang kebutuhan pokok yang mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Selain penurunan pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang sama juga disinyalir akan berimbas positif terhadap kenaikan angka kemiskinan.

“Sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah,” katanya kepada Validnews, Rabu (9/6).

Jadi, kebijakan ini pun Bhima simpulkan bakal menambah daftar langkah kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi. “Karena kenaikan PPN dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya seperti subsidi listrik, pengurangan bansos, dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, pengawasan PPN pada bahan makanan relatif lebih sulit dibanding barang ritel lainnya, sehingga biaya administrasi pemungutannya menjadi mahal. Pasalnya, sembako termasuk barang yang rantai pasoknya tergolong panjang serta berkaitan dengan sektor informal di pertanian.

Implementasi kebijakan yang sama juga berisiko memunculkan barang ilegal. “Tanpa tarif PPN yang sesuai seperti kasus kenaikan cukai rokok mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik. Apalagi sembako, sulit mengendalikan pengawasan pajaknya,” jelasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER